• KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

  Firwana, Said (UMSU, 2023-08-22)

  Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi ketatanegaraan Indonesia. Karena sebelum amandemen, MPR adalah lembaga negara tertinggi yang ...
• TANGGUNG JAWAB PERDATA PIHAK YANG MENGUNGGAH DESAIN BUSANA DI INSTAGRAM TANPA IZIN PEMILIK HAK CIPTA (Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga Mks) 

  Sianturi, Eric Ivan T. (UMSU, 2023-09-19)

  Hak cipta dan media sosial saat sekarang ini merupakan dua hal yang di dalamnya saling berkaitan, yang mana dalam media sosial selalu terdapat ciptaan atau hasil karya seseorang yang ialah buah pikir dan olah rasa dari ...
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI MAXIM TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN TRANSAKSI TANPA IZIN PENUMPANG 

  ANDREAN, YOGI (umsu, 2023-11-29)

  Permasalahan atas pembebanan biaya tambahan tanpa ijin tidak akan sampai kepada pihak aplikasi jika tidak ada suatu laporan pelanggaran oleh pihak penumpang jasa layanan transportasi online. Bentuk pertanggung jawaban ...
• KAJIAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR YANG SAMA PADA POKOKNYA DENGAN TUJUAN PERSAINGAN USAHA PADA PRODUK KOSMETIK 

  SYAHPUTRA, WAWAN (umsu, 2023-11-29)

  Aspek hukum dalam kehidupan ekonomi dan bisnis mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Karena sektor ekonomi dan bisnis merupakan pondasi pembangunan nasional. Seperti yang dibuktikan oleh para pelaku ...
• ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAR MODAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan) 

  OKTAVIO, RAMADHAN (umsu, 2023-11-29)

  Keberadaan Pasar Modal dalam sistem hukum Indonesia, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Pengertian pasar modal menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ...
• TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH HARTA KEPADA ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN SIRRI (Analisis Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS. Bna) 

  Hafizh, Muhammad (umsu, 2023-11-29)

  Pernikahan Sirri merupakan pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, serta adanya ijab qabul namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Banyak kelemahan dari ...
• ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HIBAH KEPADA AHLI WARIS YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN (Studi Putusan Nomor 2684/Pdt.G/2018/PA.Mdn) 

  KHAIRINA, LUTHFIAH (umsu, 2023-11-29)

  Hibah merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris telah meninggal ...
• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK KONSUMEN ATAS KENYAMANAN DAN KESELAMATAN DALAM MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UMUM TRANS METRO DELI 

  FAHRISYAH, T AQSHAL (umsu, 2023-11-29)

  Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Konsumen Atas Kenyamanan Dan Keselamatan Dalam Menggunakan Transportasi Umum Trans Metro Deli”.Sumatera utara terkhususnya kota medan merupakan salah satu kota ...
• PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI PREMIUM TANPA IZIN USAHA NIAGA (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn) 

  WIBOWO, ARYA DUTA (umsu, 2023-11-29)

  Minyak serta gas alam ialah pangkal energi alam yang dipahami oleh negeri memiliki peranaan berarti dalam perekonomian nasional. Dalam usaha menghasilkan aktivitas upaya minyak dan gas alam untuk (Migas) menciptakan ...
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS PERJANJIAN PEMINJAMAN TENAGA KERJA (UITZENDVERHOUDING) YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PRINSIPAL DAN VENDOR (Studi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan) 

  WINARKO, BAGUS (umsu, 2023-11-29)

  Persoalan pelaksanaan perjanjian peminjaman tenaga kerja (uitzendverhouding) antara perusahaan pemberi kerja (principal) dengan perusahaan penyedia tenaga kerja (vendor) sangatlah kompleks dikarenakan dalam pelaksanaan ...
• ANALISIS HUKUM PEMAKSAAN STERILISASI TERHADAP PEREMPUAN MENURUT UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) 

  HASUGIAN, NAHROI J (umsu, 2023-11-29)

  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan sterilisasi ...
• IMPLEMENTASI PERMENAKER NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN PEMBERI KERJA (Kompleks Nusa Indah Kota Medan) 

  SIDDIQ, NUR JAKFAR (2023-11-29)

  Pekerja rumah tangga di ranah hukum tetap mengalami friksi dari sisi regulasinya. Peraturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian Pekerja atau Buruh, yang menyatakan bahwa pekerja ...
• TANGGUNG JAWAB TERHADAP EMERGENCY CONTACT ATAS DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE 

  P, SYARMANDA YASMINE (2023-11-29)

  Financial technology (Fintech) adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Salah satu yang banyak diminati warga Indonesia ialah peer-to-peer lending atau pinjaman online ...
• PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JAMINAN INFORMASI KEHALALAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PENGGUNAAN APLIKASI GO-FOOD 

  RAMADHONI, MUHAMMAD (2023-11-29)

  Di dalam agama Islam diwajibkan untuk semua umat muslim selalu mengkonsumsi makanan yang halal, karena makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mendarah daging dan menjadi sumber energi yang sangat penting terhadap ...
• TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PUTUSAN AKHIR TANPA ADA PEMERIKSAAN POKOK PERKARA (Analisis Putusan No. 446/Pdt.G/2021/PA.Srh) 

  NAIPOSPOS, LUTFIAH MUDRIKA (2023-11-29)

  Putusan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Penelitian ...
• ANALISIS HUKUM TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA NOTA LAUNDRY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

  HAMONANGAN, RAJUMI (2023-11-29)

  Saat ini banyak berkembang berbagai macam jenis usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang setiap hari sibuk dengan pekerjaan diluar rumah. Diantara jenis usaha tersebut yaitu usaha jasa laundry. Usaha ...
• TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN TUNAI DI TEMPAT AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM JUAL BELI MELALUI APLIKASI TIKTOK 

  Novita, Indah (2023-11-29)

  Mengingat kelemahan posisi pembeli secara umum dibandingkan dengan posisi pelaku usaha yang relatif lebih kuat, maka perdebatan perlindungan konsumen tampaknya selalu relevan dan selalu penting untuk dikaji guna ...
• TINDAKAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF NEGARA INDONESIA OLEH KAPAL ASING 

  Ningrum, Ajeng Cahya (2023-11-29)

  Kawasan laut Indonesia pada Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah laut yang memiiki potensi kekayaan terbesar bagi Indonesia. Berdasarkan pentingnya potensi sumber kekayaan yang potensial di laut tersebut, pemerintah ...
• MODEL KOMUNIKASI INTERPERSONAL PUBLIC RELATION DALAM KOMUNIKASI EFEKTIF PUBLIC INTERNAL DI LE POLONIA HOTEL MEDAN 

  PRADANA, EDVIN ADITYA (2023-11-29)

  Public relation merupakan salah satu fungsi penting di dalam organisasi, terutama dalam hal berkomunikasi dengan publik internal maupun eksternal mengenai informasi dan pesan pesan tertentu dari organisasi, salah satu ...
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ATAS BERHENTINYA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN (Studi Pada Bank BNI KC Medan) 

  FAUZAN, ARIF (2023-11-29)

  Pembangunan merupakan peran penting dalam suatu negara, pembangunan menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan suatu bangsa. Oleh karena itu pembangunan pada dasarnya tidak hanya pembangunan fisik saja ...

View more