• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA GADAI TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN GADAI (Studi Pada PT Gadai Senyum Sukacita) 

  Samosir, Rehan Sechren Isyura (umsu, 2025-04-21)

  Perlindungan hukum bagi penerima gadai adalah salah satu upaya yang diberikan oleh pemerintah atau negara terhadap individu atau kelompok dalam suatu perjanjian gadai. Perjanjian gadai merupakan salah satu instrumen ...
• ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Analisis Putusan Nomor 905/Pid.B/2022/Pn Mdn) 

  Aji, Muhammad Bayu (umsu, 2025-04-21)

  Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas masih menjadi faktor paling utama dalam kecelakaan lalu lintas. Meskipun aturan lalu lintas telah cukup mencakup semua aspek dari mulai pengendara, ...
• KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL YANG DIANGGAP SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

  Imtara, Ronny Kusnaidy (umsu, 2025-04-23)

  Pada dunia media sosial, Para pengguna diwajibkan untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak asal saja untuk berkomentar atau mengungkapkan pendapat. Harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak sengaja ...
• tanggung jawab Kapal Bendera Republik Gabon Atas Tumpahan Aspal Di Perairan Indonesia Menurut UNCLOS 1982 

  Pratama, Agung (UMSU, 2025-04-23)

  Tumpahan aspal di laut merupakan sumber pencemaran di lautan, akibatnya menjadi krisis lingkungan yang menimbulkan persoalan baru dengan dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Mengingat peran laut yang sangat strategis ...
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGIKLANKAN JUDI ONLINE MELALUI INSTAGRAM (Studi Putusan No.98/Pid.Sus/2024/PN.Rta) 

  SUBAMBHI, SADAM ALI (umsu, 2025-04-22)

  Perkembangan teknologi di Indonesia sangat berkembang pesat, ini membuat semakin berkembangnya juga tindakan pidana perjudian keranah online. Perjudian online merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri dan ditemukan ...
• TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL SECARA KOMERSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 

  Aidil, Muhammad (umsu, 2025-04-22)

  Dalam dunia medis, praktik komersial dalam transplantasi organ ginjal sering kali terjadi, dengan motif ekonomi sebagai latar belakangnya. Praktik ini dilarang oleh hukum positif, baik di tingkat nasional maupun ...
• HILANGNYA PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI ATAS PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA DENGAN KARYAWAN AKIBAT PAILITNYA PERUSAHAAN 

  Syahputra, Dzikrul Hadi (umsu, 2025-04-28)

  Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum mandiri beroperasi melalui organ-organnya, dengan direksi memiliki peran sentral dalam pengurusan perusahaan. Dalam praktik bisnis yang penuh dinamika dan ketidakpastian, direksi ...
• KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN ZINA ORANG KETIGA YANG MENGGANGGU HUBUNGAN PERKAWINAN ORANG LAIN 

  GINTING, ARIEF ASYARI (umsu, 2025-04-23)

  Jika ditinjau dari aspek kriminologi penyebab terjadinya perbuatan zina yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mengganggu hubungan perkawinan orang lain maka faktor latar belakang yang dapat ditemukan adalah disebabkan ...
• Problematika Panggilan Sidang Kepada Tergugat Yang Tidak Memiliki Domisili Elektronik Melalui Surat Tercatat 

  Rambe, Rona Asfuzi (UMSU, 2025-04-23)

  Pemanggilan sidang kepada tergugat merupakan bagain terpenting dalam proses persidangan, dimana hal ini menjadi suatu keharusan bagi setiap pengadilan untuk memanggil pihak yang terlibat melalui jurusita. Sebagai ...
• Aspek Hukum Pidana Akibat Ketiadaan Persetujuan Yang Diinformasikan Saat Melakukan Tindakan Medis 

  Dewi, Afrita (UMSU, 2025-04-21)

  Persetujuan yang diinformasikan (informed consent) merupakan aspek penting dalam praktik medis yang menjamin hak pasien untuk memahami serta menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan. Dalam hukum pidana, prinsip ...
• ANALISIS UTANG DAN AHLI WARIS BERWARGANEGARA ASING SEBAGAI DEBITOR PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA 

  DEVANO, MUHAMMAD HENDRY (umsu, 2025-04-22)

  Penelitian ini dilatarbelakangi putusan pailit yang mengakui utang serta menetapkan ahli waris berwarganegara asing sebagai debitor pailit, yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Studi ini berfokus ...
• Pembentukan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayananan Parkir Berlangganan Ditinjau Berdasarkan Asas Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan 

  DAMANIK, SENDI WAHYU RISWANDA (UMSU, 2025-03-25)

  Pembentukan peraturan kepala daerah di berbagai daerah masih jarang sekali didasarkan pada prinsip-prinsip propemperda akibatnya tentu saja produk hukum dalam hal ini peraturan kepala daerah yang dihasilkan kurang ...
• ANALISIS PENETAPAN ISBAT NIKAH TIDAK DAPAT DITTERMA (NIET ONTVANKLIJKE VERKLAARD) OLEH PENGADILAN AGAMA 

  Akbar, Sabaruddin (UMSU, 2025-04-22)

  Pencatatan nikah bersifat mutlak dimiliki oleh pasangan dan menjadi syarat administratif. Pemerintah memberikan alternatif untuk perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA yaitu melakukan istbat nikah. Menyimpulkan masih ...
• ANALISIS MASUKNYA INTERVENSI PIHAK KETIGA PADA KASUS SENGKETA TANAH (Studi Putusan 04/Pdt.G/2021/ Pn.Bkn) 

  Andiani, Adinda Puspita (UMSU, 2025-04-22)

  Gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan. Secara ...
• Analisis Putusan Nomor 26/PID.SUS- TPK/2024/PN.Mdn Tentang Perampasan Aset Upaya Pengembalian Uang Negara Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

  Indria, Tengku Dilla (UMSU, 2025-04-22)

  Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan hukum, moral atau etika. Biasanya korupsi dilakukan oleh pejabat publik atau pihak yang ...
• KEMANDIRIAN DAN TRANSPARANSI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA DI INDONESIA DAN THAILAND : ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK PERADILAN 

  Yushar, Mhd Faiz (UMSU, 2025-03-25)

  The independence and transparency of judges are fundamental principles of a fair justice system. However, in some countries, their practice is often affected by various external factors, which can undermine the integrity ...
• PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENANGGULANGI PERUNDUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN 

  -, SUTERAH (umsu, 2025-04-23)

  Perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan tinggi merupakan permasalahan serius yang dapat berdampak fatal, termasuk mengakibatkan kematian korban. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencegah dan ...
• FAKTOR DENDAM PELAKU SEBAGAI KAUSALITAS KEMATIAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 

  PUTRI, ADHELLIA (umsu, 2025-04-22)

  Balas dendam (Revenge) adalah perilaku yang marak terjadi dan sering muncul dalam bentuk agresi maupun konflik. Hasrat untuk membalas dendam dapat menjadi motivasi seseorang untuk membunuh, menyakiti orang lain dan ...
• KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA(TBK) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK 

  -, AZIZA (umsu, 2025-04-22)

  Keberadaan undang-undang yang mengatur transaksi elektronik dan jasa notaris menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif dalam era digital ini. Salah satu aspek penting dari hukum ...
• PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KEJAKSAAN NEGERI BUKIT TINGGI) 

  ANANDA, MUHAMMAD RIZKI (umsu, 2025-04-17)

  Pendekatan sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini condong pada tujuan retributif, dengan fokus pada keadilan sebagai bentuk pembalasan Hukuman sebagai respons terhadap kejahatan, yang menimbulkan penderitaan ...

View more