• KAJIAN YURIDIS TEMBAK DITEMPAT PELAKU BEGAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI POLRESTA MEDAN) 

  Wijaya, Wimpi Ramadhanu (umsu, 2025-01-22)

  Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau kategori begal akhir-akhir ini semakin marak khususnya di wilayah Kota Medan. Dalam upaya memberantas kasus begal tersebut, pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk ...
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL DALAM NEGERI DAN ASING DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI ENERGI BARU TERBARUKA 

  PRAMUDIA, FERDY (umsu, 2025-02-20)

  Energi menjadi sebuah kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia saat ini. Selama ini Indonesia masih mengandalkan sumber energi tak terbarukan berupa bahan bakar minyak yang diolah dari minyak mentah. Total konsumsi ...
• Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Uang di Mesin Anjungan Tunai Mandiri (Studi Di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan) 

  Sari, Nadila Kumala (UMSU, 2025-03-12)

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pembeobolan ATM yang merupakan tindakan ilegal yang dapat menimbulkan berbagai dampak, baik bagi nasabah, bank, maupun masyarakat secara luas. Penelitian ini bertujuan ...
• Tanggung Jawab Bupati Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Kepala Desa di Desa Cinta Damai Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara (Studi Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.Mdn) 

  Keliat, Dhafin Syah (UMSU, 2025-03-25)

  Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita cita suatu berbangsa dan bernegaraDesa Cinta Damai merupakan desa yang melakukan sengketa tentang hasil pemilihan kepala desa. ...
• URGENSI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT BENCANA INDUSTRI OLEH KORPORASI 

  MUHAMMAD, DAFFA DOLI HARDITO (2025-01-08)

  Pertanggungjawaban pidana akibat bencana industri yang ditimbulkan oleh korporasi sangat dipentingkan dalam penegakan hukumnya. Guna memberikan perlindungan hukum bagi korban yang terdampak. Bencana industri yang ...
• MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME 

  ELZA, MUHAMMAD ALIF (umsu, 2024-10-17)

  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada ...
• FUNGSI REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN (Studi di Polres Asahan) 

  HARIOTO, RINALDI (umsu, 2024-08-22)

  Rekonstruksi ini merupakan tindak lanjut dari kasus pembunuhan Orline Br Nababan dengan posisi terlentang bersimbah darah dirumahnya. Korban mengalami 14 tikaman ditubuh. Rekonstruksi dalam kasus tindak pidana pembunuhan ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 

  -, Rofik (umsu, 2024-09-13)

  Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa proses di pengadilan tata usaha negara. Dalam proses pemilu, seringkali terjadi sengketa dan pelanggaran sehingga diperlukan penegakan hukum. Peradilan tata usaha ...
• Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Pengguna Shopee Paylater Yang Gagal Bayar Pada Aplikasi Shopee 

  Ardana, Tasya Tuah (UMSU, 2024-09-17)

  Perkembangan teknologi finansial telah memunculkan layanan pinjaman online seperti Shopee PayLater, yang menawarkan kemudahan berbelanja dengan sistem cicilan. Namun, fenomena gagal bayar di kalangan pengguna menimbulkan ...
• TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN (Studi di Polres Tebing Tinggi) 

  ADHIGUNA, DWI (umsu, 2024-10-09)

  Anak adalah generasi tumpuan bangsa dan negara di masa depan, olehsebab itu keberadaan anak penting untuk diperhatikan baik di lingkungan keluarga tempat tinggalnya maupun oleh negara yang membuat berbagai kebijakan ...
• ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL BELI PONSEL DI PASAR GELAP DAN HUBUNGANNYA TERHADAP HUKUM PERDATA 

  AKBAR, AYATULLAH AULIA (umsu, 2024-10-17)

  Pada dasarnya jual beli merupakan perbuatan melawan hukum yang diakui dan dilindungi secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, tidak terbatas pada jual beli atas jual beli ponsel pintar atau sering ...
• Esensi Delik Obstruction Of Justice Dalam Konstruksi Hukum Pidana 

  Keysha, Saradiba (umsu, 2024-08-22)

  Obstruction of justice merupakan tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP untuk melindungi proses peradilan agar berjalan adil dan mencegah terjadinya manipulasi. Namun demikian, penegakan hukum terhadap obstruction ...
• KEWENANGAN MENGADILI TERHADAP PRAJURIT MILITER AKTIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

  ATHORIF, MUHAMMAD FARHAN (umsu, 2024-09-22)

  Terkait dengan pembahasan seputar penetapan tersangka oleh Penyidik KPK terhadap Kabasarnas RI, seorang perwira tinggi TNI dijadikan tersangka tindak pidana korupsi. Hal ini membawa kita pada topik kewenangan. Pertanyaan ...
• Intervensi Prinsip Responsibility To Protect Terhadap Masyarakat Sipil Dalam Situasi Perang Israel – Palestina Tahun 2023 

  Falevi, Renzi Zian Azmi (UMSU, 2024-09-17)

  Abstrak: Salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia adalah konflik Israel- Palestina. Situasi keamanan di wilayah tersebut masih sangat rapuh meskipun upaya perdamaian telah dilakukan. Pada tahun 2023, ...
• Problematika Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana di Indonesia: Studi Kasus Pembunuhan Berencana Kopi Sianida oleh Jessica Wongso terhadap Mirna Salihin. 

  Sagala, Siti Rahma (umsu, 2024-08-25)

  Penelitian ini dilakukan untuk melihat problematika penegakan hukum di Indonesia dalam kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin. Apakah keputusan hakim telah memberi keadilan yang seadil adilnya kepada korban dan ...
• Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Anak Yang Timbul Akibat Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia. 

  Siregar, Lelo Anugrah (UMSU, 2024-08-15)

  Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Adanya hal ini kemudian membuat manusia seacra naluriah memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan atau pernikahan. Akan tetapi, dalam menjalani ...
• OLITIK HUKUM HAK AZASI MANUSIA MELALUI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PASCA REFORMASI 

  HUTAMI, NELA (umsu, 2024-08-29)

  Upaya konkrit yang dilakukan pemerintah adalalı pencanangan Rencana Aks Nasional Hal Asasi Manusia (RANHAM) pada tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RANHAM pada tahun 2015-2019 dengan berbagai program ...
• IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN GRASI SEBAGAIHAK PREROGATIF PRESIDEN TANPA PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945 

  YUNISSA, DINA (umsu, 2024-08-13)

  Grasi merupakan salah satu dari lima hak yang dimiliki kepala negara di budang yudikatif yang dijamin oleh konstitusi dan peru dengan pasal 14 ayat (1) amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945 dam UU No 22 tahun 2002 ...
• KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP KURIR PAKET (Studi Di Kantor Cabang Anteraja Medan) 

  FARHAN, MUHAMMAD (umsu, 2024-10-25)

  Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau pelanggaran undang-undang oleh subjek hukum, dimana undang-undang yang dilanggar tersebut mengakibatkan reaksi dari undang-undang itu sendiri. Adanya ...
• TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN HAK ATAS TANAH MALL CENTER POINT TERHADAP PT KAI 

  PAMBUDI, AGTA RIZKI (umsu, 2024-08-25)

  Banyak terdapat permasalahan pemanfaatan tanah negara termasuk tanah aset PT. KAI yang dimanfaatkan oleh Badan/Perorangan (pihak ketiga), baik dengan cara legal maupun ilegal. Kondisi demikian terjadi karena belum ...

View more