PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN/ DESA SEBAGAI AKSESIBILITAS KEADILAN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM

Abstract

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan prinsip access to justice dan equality before the law bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Keberadaan Posbakum merupakan implementasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum. Meskipun demikian, pelaksanaan Posbakum masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Pos Bantuan Hukum sebagai sarana pemberian bantuan hukum bagi masyarakat serta mengkaji peran Posbakum dalam mewujudkan akses terhadap keadilan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pos Bantuan Hukum memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem bantuan hukum nasional karena berfungsi memberikan layanan informasi hukum, konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, mediasi, serta rujukan kepada lembaga bantuan hukum maupun advokat. Keberadaan Posbakum telah memberikan kontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Namun demikian, efektivitas penyelenggaraannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, belum meratanya keberadaan Posbakum di berbagai daerah, kurangnya tenaga pendamping hukum, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi dukungan pemerintah, serta sinergi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, advokat, dan masyarakat agar penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan keadilan yang merata.