Abstract:
Beban pembuktian asal-usul harta kekayaan dalam pembuktian terbalik
memiliki peran strategis dalam upaya mengungkap, menelusuri, dan merampas
aset yang berasal dari hasil kejahatan. Keberadaan mekanisme tersebut
mencerminkan kebijakan hukum pidana yang berorientasi tidak hanya pada
pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset hasil tindak pidana. Dengan
demikian, pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menjadi
instrumen penting dalam mendukung efektivitas pemberantasan pencucian uang
sekaligus mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia.
Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendeketan Undang-Undang (Statute Approach). Bahan hukum yang digunakan
terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil
penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap
pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pembuktian terbalik
tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan bentuk
pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, sehingga tidak
menghapus kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya.
Mekanisme pembuktian terbalik dilaksanakan dengan memberikan kesempatan
kepada terdakwa untuk menjelaskan dan membuktikan asal-usul harta kekayaan
yang dimilikinya sebagai bagian dari proses pembuktian di persidangan.
Berdasarkan analisis perbandingan Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst
dan Putusan No. 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg. Ditemukan adanya persamaan
berupa penerapan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 sebagai dasar pelaksanaan pembuktian terbalik. Adapun
perbedaannya terletak pada cara terdakwa membuktikan asal-usul harta kekayaan,
jenis alat bukti yang diajukan, serta pertimbangan hakim dalam menilai
keterkaitan harta kekayaan dengan tindak pidana asal (predicate crime).
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembuktian terbalik tidak
hanya bergantung pada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan,
tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pembuktian yang diajukan terdakwa dan
penilaian hakim terhadap keseluruhan alat bukti yang diperiksa di persidangan.
