ANALISIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN INVESTASI (STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA PUTUSAN NO 779/PID.B/2022/PN JKT BRT)

Abstract

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya mengalami gagal bayar pada tahun 2020 dengan estimasi kerugian mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah, berdampak pada sekitar 23.000 investor yang menempatkan dana melalui skema simpanan berjangka berimbal hasil tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum perdata mengenai perjanjian investasi antara koperasi dan investornya, proses terjadinya wanprestasi dalam kasus tersebut, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt. Latar belakang permasalahan bermula dari adanya perbedaan pandangan mengenai kualifikasi hukum atas hubungan KSP Indosurya dengan para investornya, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan perbuatan tersebut sebagai wanprestasi keperdataan, sementara Mahkamah Agung dalam putusan kasasi mengoreksinya menjadi tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan perjanjian investasi koperasi telah diatur secara memadai melalui KUHPerdata dan peraturan perkoperasian, namun penyimpangan pelaksanaannya oleh KSP Indosurya menimbulkan wanprestasi yang bersifat sistemik dan masif. Ditinjau dari perspektif hukum perdata, pertimbangan hakim tingkat pertama yang mengkualifikasikan perkara ini sebagai wanprestasi keperdataan tetap relevan dipertahankan sebagai kerangka pemulihan hak investor, tanpa mengurangi keberlakuan putusan kasasi yang mengikat secara pidana, mengingat instrumen hukum perdata seperti actio pauliana dan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesungguhnya mampu menjangkau substansi persoalan, termasuk indikasi pengalihan dana kepada pihak terafiliasi, tanpa harus bergantung pada kualifikasi pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa investasi koperasi berskala masif idealnya dapat ditempuh secara optimal melalui jalur hukum perdata, mencakup permohonan PKPU secara kolektif, pengajuan actio pauliana untuk membatalkan transaksi yang merugikan kreditur, serta penegakan konsekuen atas kelalaian pelaksanaan putusan homologasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan preventif terhadap koperasi simpan pinjam oleh regulator, serta perlunya kehati-hatian investor dalam menilai kewajaran produk investasi koperasi.