http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/33 Ilmu Hukum 2026-04-26T19:40:37Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30519 Title: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJA OLEH PIHAK TANPA WEWENANG (ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003) Authors: PANE, NURUL FADHILA Abstract: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan tindakan hukum yang berdampak langsung terhadap berakhirnya hubungan kerja serta hilangnya sumber penghidupan karyawan. Oleh karena itu, PHK seharusnya hanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik hubungan industrial, masih ditemukan PHK yang dilakukan oleh pihak tanpa wewenang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan karyawan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas ketentuan hukum mengenai kewenangan dalam melakukan PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, akibat hukum dari PHK yang dilakukan oleh pihak tanpa wewenang, serta bentuk perlindungan hukum bagi karyawan yang mengalami PHK secara tidak sah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum terkait pemutusan hubungan kerja. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami kewenangan dan perlindungan hukum dalam hubungan kerja. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan sumber hukum Islam yang berkaitan dengan prinsip keadilan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan melakukan PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hanya dimiliki oleh pengusaha atau pihak yang secara sah mewakili pengusaha serta harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. PHK yang dilakukan oleh pihak tanpa wewenang dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, sehingga hubungan kerja dianggap tetap ada dan pengusaha tetap berkewajiban memenuhi hak-hak normatif karyawan. Perlindungan hukum bagi karyawan yang di-PHK secara tidak sah diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif dan represif, termasuk melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi karyawan. 2026-03-10T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30518 Title: KONSTITUSIONALITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK DASAR PENGHIDUPAN YANG LAYAK Authors: Natasya, Putri Hani Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen pemenuhan hak dasar penghidupan yang layak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas penghidupan yang layak memiliki landasan konstitusional yang kuat, khususnya dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 UUD 1945, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state), kebijakan MBG yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional merupakan manifestasi tanggung jawab konstitusional negara dalam menyediakan akses pangan bergizi, terutama bagi kelompok rentan, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif MBG telah memiliki dasar hukum yang memadai dan selaras dengan prinsip konstitusi. Namun, munculnya kasus keracunan dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pengawasan, standar keamanan pangan, dan akuntabilitas kelembagaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional apabila tidak disertai penguatan tata kelola dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya merupakan kebijakan sosial administratif, tetapi juga instrumen konstitusional yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak konstitusional warga negara agar tujuan pemenuhan hak atas penghidupan yang layak dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan. 2026-04-06T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30517 Title: KONSTITUSIONALITAS FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM Authors: Salsabila, Tasya Rifqa Abstract: Partai politik memiliki kedudukan konstitusional sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Fungsi pendidikan politik tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi politik warga negara, termasuk pemilih pemula sebagai kelompok strategis dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pendidikan politik oleh partai politik masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya literasi politik pemilih pemula, dominasi orientasi elektoral, serta kurang optimalnya pembinaan politik yang berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan fungsi pendidikan politik partai politik telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan fungsi pendidikan politik oleh partai politik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, menganalisis implementasinya terhadap pemilih pemula dalam praktik pemilu, serta mengkaji pelaksanaan fungsi tersebut dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah norma hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta literatur dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif fungsi pendidikan politik telah memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas, namun dalam implementasinya masih belum optimal. Pendidikan politik terhadap pemilih pemula sering kali bersifat temporer dan lebih berorientasi pada kepentingan elektoral daripada pembentukan kesadaran politik yang substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan fungsi pendidikan politik secara sistematis, berkelanjutan, dan bertanggungjawab guna meningkatkan kualitas partisipasi politik pemilih pemula sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. 2026-04-09T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30513 Title: TINJAUAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI Authors: Br Ginting Suka, Sevia Anggraini Abstract: Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Keadaan gratifikasi tidak terlepas dari unsur dan modus yang dilakukan pelaku demi mewujudkan keinginnya, dengan menggunakan cara pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat atau penyelenggara negara. Pasal 12B dan 12C memuat sejumlah unsur penting yang membagi antara gratifikasi sebagai pemberian dalam arti umum dan gratifikasi yang dianggap sebagai suap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana gratifikasi, bentuk-bentuk gratifikasi yang dilakukan oleh kepala daerah, serta sanksi yang dikenakan terhadap pemberi dan penerima gratifikasi. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, dan bersifat deskriptif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan bahan hukum yang lain, dengan pendekatana per-undang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan mengenai gratifikasi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam praktiknya masih banyak pihak yang keliru memahami gratifikasi sebagai sekadar bentuk tanda terima kasih atau budaya pemberian yang wajar. Persepsi tersebut berkembang karena adanya kebiasaan sosial yang menganggap pemberian hadiah kepada pejabat sebagai bentuk penghargaan atau ungkapan terima kasih. Padahal, apabila pemberian tersebut memiliki keterkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima kemudian tidak dilaporkan kepada komisi pemberantas korupsi, maka gratifikasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. 2026-04-10T00:00:00Z