http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/33 Ilmu Hukum 2026-06-04T18:01:15Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31370 Title: PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Authors: Bancin, Ali Ardiansyah Abstract: Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dan mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Proses peradilan pidana formal sering kali memberikan dampak negatif bagi perkembangan jiwa anak, seperti stigmatisasi (cap negatif) dan penjarisasi. Sebagai bentuk perlindungan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan adanya upaya diversi yang berlandaskan pada keadilan restoratif (restorative justice). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversi, kendala yang dihadapi, serta dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan diversi pada perkara anak penyalahguna narkotika dalam Penetapan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mgg di Pengadilan Negeri Magelang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang undangan. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti UU SPPA dan UU Narkotika, sedangkan data primer diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Magelang. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat kepolisian dan kejaksaan, mekanisme diversi tidak ditempuh karena anak didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara, sehingga secara formil dianggap melebihi syarat diversi (di bawah 7 tahun). Namun, pada tingkat Pengadilan Negeri Magelang, hakim berhasil mengupayakan diversi melalui mekanisme dakwaan alternatif yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan menitikberatkan pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika serta berpedoman pada Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan diversi didasari atas asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) agar anak tetap dapat melanjutkan sekolah demi masa depannya, serta karena perkara tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sanksi hukum terbaik bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika adalah melalui tindakan rehabilitasi (medis dan sosial) untuk memulihkan perilaku anak seperti semula 2026-04-20T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31353 Title: PERANAN INSPEKTORAT DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL Authors: SIREGAR, M. NUR ZAKI FITRAH Abstract: Skripsi ini berjudul Peranan Inspektorat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Otonomi Daerah di Kabupaten Mandailing Natal, Dilatarbelakangi oleh pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di Kabupaten Mandailing Natal menjadi krusial sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan penyelenggaraan urusan pemerintah berjalan sesuai koridor hukum sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mengatur bahwa inspektorat daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.Peraturan pemerintah (PP) noomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi. Dan pemantauan. Namun penulis menilai peranan inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan otonomi daerah belum optimal. Penulis mengangkat permasalahan tentang peranan inpektorat dalam pelaksanaan pengawasan otonomi daerah. Tujuan penulis mengangkat permasalahan ini untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dan peranan inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan otonomi daerah di wilayah tersebut. penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-Undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang undangan dan pendekatan Kasus. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan permasalahan yang dialami Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan otonomi daerah di Kabupaten Mandailing Natal yang menyebabkan belum optimalnya peran Inspektorat yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan jumlah tenaga auditor (fungsional) yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah satuan kerja yang diawasi.kemudian inspektorat juga kerap mendapat hambatan eksternal yang dipengaruhi oleh kedudukan hukum dan kewenangan yang tidak terlepas dari bingkai politik praktis dan interpensi politik yang cukup tinggi terhadap inspektorat daerah, oleh karena itu perlu adanya rekontruksi ulang tata kelola tingkatan lembaga yang mengharuskan inspektorat lepas dari hierarki Kepala Daerah, melainkan kepada lembaga yang lebih tinggi tingkatanya seperti Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri (kemendagri). 2026-04-20T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31318 Title: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) BERUPA DEEPFAKE PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Authors: Darmayadi, Ary Abstract: Dalam era digital yang semakin maju, penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) terutama dalam bentuk deepfake pornografi menjadi ancaman serius yang merugikan korban baik secara psikologis maupun sosial. Deepfake pornografi adalah manipulasi konten video atau gambar menggunakan AI yang menghasilkan konten pornografi palsu dengan wajah korban tanpa izin. Fenomena ini telah menimbulkan dampak negatif signifikan di Indonesia, baik dari sisi privasi, nama baik, maupun keamanan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan AI berupa deepfake pornografi menurut hukum positif di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum atas kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki beberapa regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, dan UU Perlindungan Data Pribadi yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, perlindungan hukum tersebut masih belum optimal. Tantangan utama meliputi kesulitan dalam identifikasi pelaku, pengumpulan bukti digital, serta kurangnya aturan khusus yang mengatur teknologi AI dan deepfake secara eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban serta mengurangi penyebaran konten deepfake pornografi di Indonesia. 2026-02-27T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31312 Title: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN ATAS KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO) Authors: Mohammad, Ariq Abstract: Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian atas kelalaian penggunaan senjata api yang mengakibatkan kematian dengan fokus utama pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.WNO. Kelalaian penggunaan senjata api merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang mengancam hak hidup dan rasa aman masyarakat, serta mencerminkan adanya potensi penyimpangan dalam penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Penggunaan senjata api oleh aparat wajib mengikuti prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas, serta tunduk pada ketentuan hukum pidana nasional dan instrumen HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, literatur, dan studi putusan pengadilan. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti KUHP, UU Kepolisian, Perkap Nomor 1 Tahun 2009, serta putusan pengadilan, ditambah bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif, menggunakan alat pengumpul data yang digunakan harus sesuai dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan dan putusan pengadilan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam penggunaan senjata api, terutama karena tidak dipatuhinya standar operasional prosedur serta pengabaian terhadap risiko di sekitar lokasi kejadian. Aparat kepolisian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 359 KUHP, serta dinilai telah melanggar prinsip perlindungan HAM, khususnya hak hidup dan hak atas rasa aman. Putusan pengadilan dalam perkara yang dianalisis menegaskan peran peradilan dalam menegakkan akuntabilitas aparat dengan mempertimbangkan prinsip necessity dan proportionality, sehingga menegaskan bahwa penegakan hukum tetap berlaku bagi aparat negara yang melakukan pelanggaran. 2026-04-02T00:00:00Z