Pengawasan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana di atur dalam
Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor
4 Tahun 2015 tentang Badan usaha Milik Desa di laksanakan oleh Badan
Pengawas. ...
Iddah adalah waktu menunggu bagi seorang perempuan yang telah dicerai suaminya atau menahan diri untuk menikah lagi, baik cerai mati atau cerai hidup untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa dalam rahimnya telah ...
Peraturan yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan desa pertama
kali dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Desa praja
disebut dengan keputusan desa praja. Pada masa Orde Baru, peraturan desa tidak ...
Salah satu desa di Kabupaten Padang Lawas Utara yang dipimpin oleh
Penjabat Sementara Kepala Desa sejak tahun 2013 adalah desa Silangge.
Pengangkatan pejabat kepala desa Silangge diakibatkan karena adanya pemberhentian
tetap ...
Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Organisasi yang paling sentral di
dunia, tujuan didirakannya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk menjaga
keamanan dan perdamaian internasional dari setiap tindakan-tindakan ...
Dalam desain konstitusional mengenai sistem pemerintahan Indonesia,
dalam ketentuan pasal Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, ayat (1) Presiden ...
Satuan Polisi Pamong Praja bagian dari pemerintah daerah, sehingga
dalam menjalankan tugasnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung
jawab langsung dengan kepala daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau ...
Staf Khusus Presiden adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk
memperlancar pelaksanaan tugas Presiden, yang melaksanakan tugas tertentu di
luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan Kementerian dan ...
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan untuk duda dan janda cerai
masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama. Faktanya hakim dalam
Putusan Nomor. 126/PDT.G/2013/PTA.JK) menjatuhkan putusan porsi istri ...
Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang bertugas membina,
mengawasi, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar ma‟kruf nahi
mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada perbuatan munkar).
memiliki hak ...
Wilayatul Hisbah memiliki akar yang kuat dalam proses pelaksanaan syariat
di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Sebagai Institusi, Wilayatul Hisbah
memiliki tugas menjaga tatanan dan hukum serta mengawasi perilaku ...
Pertumbuhan bisnis Indonesia kian pesat didalam berbagai bidang salah
satunya ialah jasa penatu atau jasa mencuci pakaian, Pelaku usaha mencantumkan
klausula ekonerasi di dalam perjanjian usahanya. Pencantuman klausula ...
Konsekuensi hukum terhadap putusan yang dibuat oleh hakim dengan
mengenyampingkan berita acara sidang yang sudah terintegrasi dengan sistem
informasi penelusuran perkara adalah batal demi hukum karena tidak sejalan ...
Presidential threshold yang dipilih sebagai upaya penguatan sistem
Presidensial yang diterapkan pada pemilihan umum serentak menjadi pilihan
pembentuk undang-undang. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk ...
Salah satu uji materi yang diterima MK yaitu gugatan dengan nomor
perkara 100/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh Effendi Ghazali. Gugatan inilah
yang nantinya melahirkan Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang
mengakomodir ...
DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Amandemen UUD 1945
yang dilaksanakan pada tahun 1999-2002 memperkuat kedudukan DPR sebagai ...
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan pengujian
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
melalui ...
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar mendapat pertanyaan pada era sekarang ini. Yang apabila dihubungkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan ...
Perbuatan Eksibisionisme yang dilakukan terhadap anak, dapat dilihat
salah satu kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 865K/Pid.Sus/2013,
dimana hakim membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum. Namun, ada
alasan ...
KUHAP menggariskan setiap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS harus
berada di bawah koordinasi dari penyidik Polri, tidak memposisikan pada
sejajarnya kewenangan penyidik PPNS dengan penyidik Polri sebagaimana diatur
dalam ...