Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa anak ...

Upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya yaitu di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-hak anak, salah satunya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan ...

Salah satu penyebab terjadi kerugian keuangan negara adalah akibat dari perbuatan korupsi yang saat ini sudah menjadi permasalahan klasik di Indonesia bahkan terjadi secara massal dan sudah bersifat sistimatik, sehingga ...

Korupsi sebagai extra ordinary crime karena akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini merugikan secara tidak langsung kepada masyarakat luas. Korupsi seringkali dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang ...

Menjadi persoalan utama tentang unsur-unsur pidana dalam pengenaan sanksi pidana kepada pelaku penyebaran video yang memuat pencemaran nama baik melalui media sosial. Hal ini karena dalam pasal tindak pidan pencemaran ...

Penegakan hukum pidana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu integrated criminal justice system diperlukan adanya sinkrionisasi secara menyeluruh. Dari kacamata manajemen peradilan, secara integrative dapat ...

Banyaknya kasus narkotika yang berhasil diungkap oleh para penegak hukum, hingga para pengedar narkotika tersebut telah divonis penjara bahkan ada yang diberi hukuman mati. Maka menjadi tugas bagi para penegak hukum ...

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak merupakan masalah yang serius bagi Pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia, dimana anak sebagai pelakunya. Maka sepatutnya anak merupakan bagian ...

Pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD Kabupaten berdasarkan Permendagri No:41 Thn 2020 tentang Perubahan atas Permendagri No:54 Thn 2019, Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, ...

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta ...