Recently added

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:161/PId.B/2022/SRH)

PUTRA SILABAN, ERWIN ADE (2023-05-16)

Pemerintah telah mengambil langkah dan upaya untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, dan pada akhirnya melarang dengan keras tindakan perjudian di seluruh ...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

HORAS, RIKARDO (2023-05-26)

Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berbicara ...

UPAYA HUKUM PUNUNTUTAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

SINURAT, AGUSTIAN (2023-03-30)

Kebutuhan yang mendesak tidak jarang menjadikan manusia kehilangan kendali dan dengan sertamerta mengambil jalan pragmatis menghalakan segala cara, bahkan termasuk melakukan tindakan yang melanggar hukum serta merugikan ...

PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERTANAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

RAHMAN NASUTION, KHAIRUR (2023-03-30)

Meningkatnya kejahatan tindak pidana korupsi dibidang pertanahan mengakibatkan dampak sangat buruk karena sangat merugikan negara. Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ...

MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEADILAN RESTORATIF

SUBRATA, BONDAN (2023-03-30)

Penerapan prinsip keadialan restoratif oleh Kejaksaan dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya Perja 15 Tahun 2020 terebut ...

PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN

HAMONANGAN, PAMILU (2022-09-15)

Kondisi lapisan masyarakat yang sangat beragam membuat pemerintah harus menciptakan satu paket kebijakan untuk membantu semuanya melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi ...

KEWENANGAN JAKSA DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

CERISTANTHY DAMANIK, ROCEBERRY (2022-09-15)

Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang menjadi kewenangan Jaksa sebagai penegak hukum, ditemukan hambatan terkait mekanisme pelaksanaan sanksi pidana mati yang ...

PELAKSANAAN RETRITUSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PUTUSAN PN LUBUK PAKAM NO. 312/PID.SUS-ANAK/2019/PN LP)

DOLOK TAMBUNAN, HENDRIK (2022-08-31)

Proses persidangan di hadapan Mejelis Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual, terkesan anak sebagai korban dihadirkan di muka persidangan sebatas hanya sebagai saksi pada proses persidangan, ...

KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG TERJADI PADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA MASYARAKAT

EDRINO SIHOMBING, HERI (2022-09-15)

Pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat jera pelaku dengan pemberian penderitaan, tidak pula ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang ...

PENDEKATAN PEMOLISIAN PROAKTIF (PROACTIVE POLICING) DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi di Polrestabes Medan)

PARDEDE, JUNAIDI (2022-09-01)

Penanggulangan peredaran gelap Narkotika tentunya tidak hanya berorientasi pada pengungkapan melalui pendekatan under cover, observasi, survaillance, under cover buy dan controlled delivery. Strategi Polri dalam ...

ANALISIS YURIDIS PERAN PENGADILAN DALAM UPAYA MEMBERIKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ORANG MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

DARMAWAN, M. RIZQI (2022-10-06)

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada ...

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERKAIT TINDAK PIDANA LALU LINTAS

NUR, HADI (2022-09-15)

Pemasalahan sikap dalam berlalu lintas sudah suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara Indonesia. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat ...

ANALISIS PENERAPAN PASAL 127 TUNGGAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

DUVRY, ALBRET (2022-09-24)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Menjelaskan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan ...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA PRIBADI SECARA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr)

AGUSTIAWAN, MUHAMMAD (2022-09-08)

Teknologi informasi saat ini menjadi “pedang bermata dua” karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum ...

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN PERJUDIAN

DWI AKBAR, BAGAS (2022-09-15)

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini berkembang sangat pesat. Hampir seluruh masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses setiap informasi secara luas dan tanpa batas (borderless), misalnya dengan penggunaan ...

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS PADA PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU

LUMBAN RAJA, DARMAN (2022-09-01)

Kepentingan dalam penyelidikan harus sesuai dan menghormati HAM. Dalam pembatasan dan pengaturan pemeriksaan setiap tahapan proses, baik dalam penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penahanan, penyidikan, penuntutan ...

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA

GINTING, DEVI (2022-09-01)

Perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin. Dalam kehidupan masyarakat, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba sebagai pengguna dan kemudian diproses melalui proses peradilan anak, keseluruhannya dijatuhi ...

ANALISA YURIDIS PENGESAMPINGAN SYARAT OBJEKTIF DAN SUBYEKTIF PENAHANAN

F.D SINAGA, ADE (2022-09-08)

Syarat dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa perintah penahanan ...

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGANIAYAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

OCTAVIANUS SINAGA, DANIEL (2022-08-31)

Di Indonesia, dalam pelaksanaan hukuman ataupun pidana terhadap pelaku kasus penganiayaan oleh para penegak hukum lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum memasukkan pelaku ke dalam penjara ...

ANALISIS HUKUM TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1482/Pid.B/2015/PN.Lbp)

PANDAPOTAN SIMAMORA, ZEFRI (2022-08-31)

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut hukum karena digunakan untuk mengungkap sebuah fakta. Keterangan saksi digali untuk mencari proses kebenaran atas tindak pidana yang sedang dalam pemeriksaan pada ...

Recently added

Masters in Law: Recent submissions

Search DSpace

Browse

All of DSpace

This Collection

My Account