Provinsi Aceh meskipun telah menerapkan hukum Islam melalui beberapa
qanun, namun tidak berarti masalah tindak pidana tidak terjadi lagi disana. Salah
satu tindak pidana yang terjadi adalah prostitusi yang dalam ketentuan ...
Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya bisa lebih ekstrem
disebut dengan penyerobotan tanah dapat diartikan mengambil hak atau harta
dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, ...
Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak merek yang sama pada
pokoknya oleh pelaku usaha merupakan isu krusial dalam perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Merek dagang memiliki peran penting
dalam ...
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis
Pengaruh Budaya Organisasi (X1), Motivasi Kerja (X2) Terhadap Kinerja Pegawai (Y) Melalui
Disiplin Kerja Pegawai (Z) Studi ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga
dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian mobil listrik dimediasi
kepercayaan konsumen di Kota Medan. Pendekatan yang digunakan dalam ...
Sumber daya manusia/pegawai merupakan aset penting bagi suatu organisasi.
Mereka berperan dalam menggerakkan roda produktivitas, menciptakan inovasi,
membangun budaya perusahaan, serta menjaga keseimbangan antara ...
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk
menganalisis pengaruh penggunaan teknologi informasi (X1), kompetensi (X2), terhadap
kinerja karyawan (Y) yang di intevening oleh motivasi ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh Work life Balance,
Psychological Empowerment dan Employee Engagement terhadap innovative work
behavior Pada Karyawan PT.Sinar Sosro Tbk Kota Medan. Penelitian ini ...
Intelijen Kejaksaan memiliki peran untuk mendukung penuh keberhasilan dari
perkara pidana, dimulai dari penyidikan, penuntutan serta eksekusi. Seperti yang sudah
diterangkan di atas, dalam batasannya sebagai penyidik ...
Penyidik memiliki wewenang untuk segera melakukan identifikasi terhadap orang-orang
yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu yaitu dengan cara mengambil sidik jari
terhadap orang-orang yang dicurgai. Umumya pada ...
Bagi Negara dan masyarakat yang telah dirugikan atas dampak terjadinya tindak
pidana perikanan, dimana hasil yang diraup dan ditempatkan serta dikelola oleh korporasi
tersebut tidak dikejar dan dituntutkan pengembaliannya ...
Penegak hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum,
sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan
nasional. Salah satu penyebab utama pencurian ikan di Zona Ekonomi ...
Penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia (Perairan)
Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif) yang luasnya 6 juta km2 tersebut (3 kali dari
luas darat) masih memerlukan perhatian yang besar, termasuk ...
Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penegakan hukum khususnya pemberantasan
perjudian yang semakin berkembang seiring perkembangan teknologi yang pesat
menghasilkan internet yang multifungsi dan menciptakan era ...
CPNS melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi PNS, baik itu dari jalur legal
maupun illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak
pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada CPNS tersebut. ...
Pecandu narkoba merupakan korban penyalahgunaan narkoba bukan
pelaku kriminal, maka Kepolisian Republik Indonesia untuk mewujudkan
penyelesaian tindak pidana mengedepankan metode keadilan restoratif, yang
menekankan ...
Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu
kejahatan terhadap harta benda yang banyak terjadi di wilayah hukum Kejaksaan
Negeri Tapanuli Selatan. Berdasarkan data yang ada, perkara yang ditangani ...
Hukum mengatur segala aspek kehidupan manusia, salah satu aspek yang diatur
adalah perbuatan manusia yang berAsas merugikan manusia lain dan lingkungannya.
Perbuatan-perbuatan semacam ini jika diatur dalam hukum disebut ...
Penerapan hukuman yang berbeda antara satu pelaku tindak pidana pencurian
dengan pemberatan dengan pelaku lainnya, sehingga menimbulkan adanya perbedaan
pemidanaan (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan ...
Kelahiran lembaga KPK tidak dimaksudkan untuk menangani semua perkara
korupsi dan tidak pula ditujukan untuk memonopoli penanganan perkara korupsi. KPK
dicita-citakan sebagai lembaga trigger mechanism dalam penanganan ...