KEBIJAKAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA GUNA OPTIMALISASI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERIKANAN

Abstract

Penegak hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional. Salah satu penyebab utama pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ialah lemahnya pengawasan akibat rendahnya integritas moral serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Keadaan yang kurang menggembirakan ini menyebabkan suburnya pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Metode penelitian yang baik dan tepat, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Bentuk kejahatan perikanan di wilayah laut Indonesia penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, atau menangkap ikan dengan jenis yang tidak sesuai izin Pengeboman ikan, Bisnis perikanan ilegal. Selain kejahatan perikanan, ancaman keamanan maritim di Indonesia juga meliputi: Pencemaran minyak lintas batas negara, Aktivitas riset ilmiah kelautan oleh kapal asing, Penyelundupan, Kejahatan internasional, Perubahan iklim pada domain maritim. laut Indonesia merupakan ladang pendapatan nasional yang berpotensi sangat besar untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat, sehingga laut bukan sekedar menjadi sarana penghubung antarpulau tapi merupakan suatu tempat penghasil devisa bagi negara. Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan perikanan di wilayah laut indonesia dengan sistem sanksi dalam hukum pidana melaksanakan hukuman penjara atau hukuman badan terhadap nelayan asing. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal atau Illegal fishing dalam Undang-Undang Perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara illegal berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana Illegal fishing yang dimintakan pertanggungjawaban hanya pengurus dari korporasi itu sendiri berdasarkan Undang-Undang No 45 tahun 2009 Tentang Perikanan. Kebijakan pidana denda yang ideal agar tercapainya optimalisasi penegakkan hukum terhadap kejahatan perikanan diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan akibat pencurian ikan ( Illegal fishing ) optimalisasi pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang berlimpah belum mampu diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satunya karena maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Meskipun menuai pro dan kontra, kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia merupakan momentum yang tepat untuk menegakkan hukum nasional di wilayah NKRI.