Browsing Masters in Law by Submit Date

ANALISIS YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN MATI (STUDI KASUS NO. 175/PID.SUS/2017/PN.PMS)

BANGUN, DIAMOND ROMANSA (2019-03-23)

Tujuanpenelitian iniadalahmengkaji dan menganalisis faktor penyebabterjadinyakekerasan terhadap anak, mengkaji dan menganalisis kebijakan hukumpidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, mengakaji dan menganalisispenerapan ...

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYIDIK ATAS KESALAHAN PROSEDUR DALAM MELAKUKAN TINDAKAN UPAYA PAKSA PADA SAAT PROSES PENYIDIKAN

PURBA, DADI (2019-03)

Penyidik dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan. Penyidik berpotensi melakukan tindakan pidana bila tindakan tersebut tidak sesuai ...

Penyelidikan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 (Studi di Polda Sumut)

Agustami (2019-03-21)

Pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018 merupkan proses memilih orang untuk menduduki jabatan melalui mekanisme dan proses demokrasi yang jujur dan adil. Dalam proses pelaksanaan ...

Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Atas Hilangnya Barang Dari TKP Yang Telah Dipasang Police Line (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52Pdt.G2015Pn.Mdn)

Napitupulu, Ramles (2019-03-21)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, sering mengalami beberapa permasalahan, salah satunya ialah terkait hilangnya sejumlah barang dari TKP yang telah dipasang ...

Disparitas Putusan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika

SINAMBELA, YOGI PRASETYA (2019-03)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Mengatur Hukuman mati terhadap pengedar narkotika yang tercantum pada pasal 114 ayat (2), pasal 119 ayat (2), dan pasal 121 ayat (2) yang dapat menjatuhkan hukuman ...

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MARK-UP YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PROYEK PEMERINTAH (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor: 95/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn)

NASUTION, ALI AKABAR (2019-10)

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang saat ini menjadi sorotan masyarakat banyak, terlebih dikarenakan banyak terjadi praktek kecurangan dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri sehingga terjadinya korupsi, dan perbuatan ...

PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGUASAAN TANAH DIATAS TANAH MILIK ORANG LAIN” (Studi Kasus di Ditreskrimum Polda Sumut)

NASUTION, IRMANSYAH (2018-03)

Dari data yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut penyelesaian perkara tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah masih belum maksimal, salah satu faktor penyebabnya adalah ...

PENANGGULANGANTINDAK PIDANA KORUPSIMELALUI PENDEKATANPREDICATE CRIME ON MONEY LAUNDERING

SUHADI, ARIF (2018-10)

Perkembangan dewasa ini terutama dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang mengalami kendala pada implementasinya, dapatdicontohkan pada penanganan perkara pencucian uang terhadap beberapa kasuskorupsi. ...

KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DENGAN KONSEP MEDIASI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM (PENIPUAN DAN PENGGELAPAN) PADA BAGWASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMUT

PRISTIONO, AGUS (2019-09-05)

Penyelesaian perkara tindak pidana umum dengan menggunakan sarana penal (litigasi) terkadang menyisakan kekecewaan bagi para pencari keadilan yang menggantungkan harapan pada aparatur penegak hukum yang terbingkai dalam ...

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN HASIL ILLEGAL LOGGING (STUDY DI POLDA SUMUT)

PARLINDUNGAN HARAHAP, ARLIN (2019-03-21)

Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, atau penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Illegal logging dan perdagangan illegal menyebabkan kerusakan hutan, kerugian ...

PENERAPAN PENGHENTIAN PERKARA ANAK DALAM PROSES DIVERSI YANG BERHASIL DI TINGKAT PENGADILAN (Studi Kasus Penetapan No. 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kis)

OKTAVIANUS SITORUS, LIBERTY (2018-02)

Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, setelah adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Penyidik atau Penuntut Umum sesuai tingkat pemeriksaan yang kemudian akan mengeluarkan produk hukum yang ...

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Di Dinas Peternakan Kabupaten Batubara Ditinjau Dalam Perspektif Kriminologi

Christiano, Dionisius Yudi (2019-03-23)

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) apa faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi? 2)Apa kebijakan ...

METODE PENYELESAIAN KONFLIK SARA DEMI MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI ACEH SINGKIL

RIFA’I, MUHAMMAD (2018-10-16)

Konflik Sosial, Agama, Ras dan antar Golongan yang terjadi di Aceh Singkil merupakan Konflik yang terjadi antara Umat Islam dan Kristen yang disebabkan oleh Pendirian rumah Ibadah illegal yang ...

Pembuktian Tidak Pidana Pemalsuan Surat (Akta Otentik) Pada Perkara Pertanahan (Studi Kasus PadaDireskrimum Polda Sumut)

Adiwibowo, Kunto (2018)

Tindak pidana pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan, ...

Analisis Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

Surbakti, Yudha Adhi Guna (2018-10)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN DELI SERDANG (Study Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang)

SUPRIATY, YAYUK (2018-08-27)

Keabsahan kepemilikan hak atas tanah seringkali menjadi persengketaan, bahkan sampai ke sidang pengadilan. Kepastian hukum pendaftaran tanah pada dasarnya terletak pada kekuatan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan ...

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3127/PID.SUS/2016/PN.MDN DAN NOMOR 3125/PID.SUS/2016/PN.MDN)

REZEKI, BINER NUKE (2018-09-06)

Aborsi dipandang sebagai hal negatif. Ketiadaan peran pemerintah dalam proses penyuluhan mengenai bahaya aborsi, baik terhadap tenaga medis, maupun terhadap masyarakat khususnya keluarga terlihat jelas dalam berbagai kasus ...

Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian (Persero) Selaku Korban Atas Barang Jaminan Gadai Yang Disita Terkait Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 145/PID.B/2017/PN.BLG)

Prabowo, Rendhi (2018-09-07)

Perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian (Persero) selaku korban dalam adanya suatu tindak pidana perlu diberikan perhatian oleh para penegak hukum mengingat korban yang menderita kerugian bukan hanya setiap manusia atau ...

KEWENANGAN INSPEKTORAT KOTA SUBULUSSALAM DALAM PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA

SUPARDI (2018-08-07)

Inspektorat adalah lembaga yang diberi fungsi untuk membendung korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi pemerintah daerah, juga kementerian. Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan terhadap ...

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PEMBUATAN PERTATURAN DESA DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG DESA (Studi di Desa Bangun Kecamatan Lulau Rakyat Kabupaten Asahan )

INDRAYANI, LENI (2018-12-06)

Desa adalah persatuan, komunitas hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurangi urusan masyarakat lokal berdasarkan proposal asal, dan / atau hak tradisional yang diakui oleh negara kesatuan ...

Browsing Masters in Law by Submit Date

Browsing Masters in Law by Submit Date

Search DSpace

Browse

All of DSpace

This Collection

My Account