• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN KARYAWAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 288/PID.SUS/2022/PT PBR) 

  PUTRA ZEBUA, SATRIA DHARMA (2024-09-05)

  Sistem pembayaran BPJS Ketenagakerjaan ditanggung oleh tenaga kerja dan perusahaan. Dengan perusahaan berkontribusi dalam pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan adalah salahsatu bentuk apresiasi penghargaan kepada tenaga kerja ...
• ANALISIS HUKUM PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS 

  SANTOSO CANGI, CINTYA DWI (2024-08-24)

  Jaksa dapat menghentikan penuntutan dan bukan mengenyampingkan perkara, menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum bukan kepentingan umum. Apabila dilihat dari latar belakang sejarah sesungguhnya awal mula asas ...
• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PENCABULAN OLEH GURU (Studi Di Gunungsitoli) 

  GULO, BOWOARO (2024-08-22)

  Perbuatan atau pelaksanaan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban bagi si pelaksana, meskipun pelaksanaan peranan itu berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya. Dalam hal tindak pidana guru yang melakukan ...
• PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR 

  MERDIOSMAN PURBA, JHON (2024-07-31)

  Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. Restorative Justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari ...
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DIDASARKAN ATAS ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW 

  APRIANI, ANITA (2024-08-22)

  Pentingnya memberikan perhatian khusus kepada korban bukan hanya bagi pelaku saja, selain memposisikan dirinya sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan. Karena, kedudukan korban sebagai subjek hukum ...
• TINJAUAN YURIDIS ATAS PENJUALAN BARANG BEKAS TANPA MEMBERIKAN INFORMASI SECARA LENGKAP DAN BENAR DI APLIKASI FACEBOOK 

  Ananda, Silvi (UMSU, 2024-10-17)

  Masa modern seperti saat ini mendorong banyaknya perubahan dalam berbagai aktivitas manusia. Salah satunya pada aktivitas jual beli. Dahulu transaksi jual beli dilakukan secara langsung atau bertatap muka. Tetapi, di ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN CEK/BLIYET GIRO YANG TIDAK CUKUP YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN 

  REYNOVAN, JEREMIA (2024-08-24)

  Transaksi pemindah-bukuan atau dikenal dengan sebutan transfer dari pemilik rekening giro kepada orang yang ditunjuk. Dalam kegiatan transaksi bisnis, para pengusaha sering menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar ...
• KEPASTIAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION 

  JUNAINTEN TARIHORAN, ANDRIS (2024-08-22)

  Penelitian ini menyelidiki dampak sistem Online Single Submission (OSS) terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, dengan fokus pada upaya pemerintah untuk memperkuat sistem perekonomian, meningkatkan ...
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA FINTECH ATAS INVESTAS 

  WIJAYA, AZHAR (2024-07-31)

  Kejahatan tindak pidana dalam dunia teknologi berkembang secara pesat dan semakin canggih seperti pelanggaran data privasi, financial teknologi (fintech) ilegal, pornografi, dan pencucian uang internasional, bersamaan ...
• ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU PADA MURID 

  PUTRI, ANINA (2024-09-05)

  Kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di sekolah, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, sangat berdampak buruk pada perkembangan psikologis siswa. Penelitisn tersebut di gunksn untuk mencari tahu ...
• ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEREK TERDAFTAR PERSAMAAN PADA KESELURUHAN 

  PERDANA PUTRA, ROVI SATRIA (2024-09-27)

  Peristiwa hukum tindak pidana persamaan merek terdaftar secara keseluruhan sering terjadi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya pengaduan dari pemilik merek terdaftar kepada pihak kepolisian dan kasus- kasus ...
• PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH B3 

  NAHWIY, AHMAD (2024-03-05)

  Kemajuan industri telah membawa berbagai dampak pada peningkatan produksi dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan besar terkait limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Peningkatan aktivitas industri seringkali ...
• DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE OLEH PENYIDIK (STUDI PADA KEPOLISIAN RESORT ACEH TIMUR) 

  REYNALDI WIRSA, DEVA (2024-07-31)

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak melalui pendekatan keadilan restorative, untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme penerapan diversi oleh ...
• REKONSTRUKSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 

  ALQUDRI, MUHAMMAD (2024-08-29)

  Masalah lingkungan di Indonesia dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakkan lingkungan hidup. Pada hakekatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu pondasi yang ...
• ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK BUAH KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam) 

  SURIADI (2024-08-29)

  Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menyertakan Nahkoda ...
• TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK 

  PARHUSIP, AGUSTINA (2024-02-03)

  Pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran adalah tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki keterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang menghina seseorang yang dilakukan dengan koran yang ...
• ANALISIS YURIDIS PENANGANAN BARANG BUKTI KAPAL ASING PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN “ILLEGAL FISHING” (Studi di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam) 

  RAUDHATUL ZANNAH, PUTRI (2024-08-29)

  Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur semua kegiatan berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber ...
• ANALISIS HUKUM TENTANG DALUWARSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA 

  PARLINDUNGAN RAMBE, SAID AKBAR (2024-07-31)

  Daluwarsa adalah jangka waktu yang di atur undang-undang untuk menuntut seseorang dalam perkara pidana. Kewenangan menunutut pidana menjadi hapus karena daluwarsa belum jelas pengaturan maupun kebijakannya pada perkara ...
• JAMINAN PERORANGAN PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DI PERBANKAN 

  OLIVIA SIAHAAN, CLARA FRANSISKA (2022-10-06)

  Jaminan, diartikan sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Jaminan Perorangan, adalah suatu perjanjian dengan ...
• KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA) 

  FITRIA, PUTRI (2022-01-05)

  Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pengawas Eksternal di pusat secara vertikal menempatkan perwakilan di Propinsi yang dikenal BPK Propinsi, sesuai undang undang tentang pemeriksaan keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera ...

View more