OPTIMALISASI KEWENANGAN JAKSA PADA BIDANG INTELIJEN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KARO)

Abstract

Intelijen Kejaksaan untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Kewenangan jaksa pada bidang intelijen dalam penyelidikan tindak pidana korupsi studi kasus kejaksaan negeri karo Intelijen Kejaksaan Negeri Negeri Karo dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah efektif, didukung dengan melakukan prosedur Intelijen sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dalam mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana korupsi. Selain berperan dalam hal penyelidikan Intelijen Kejaksaan Negeri Karo juga berperan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang disebut Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Hambatan jaksa pada bidang intelijen dalam penyelidikan tindak pidana korupsi kejaksaan negeri karo yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Karo kurangnya bukti-bukti yang dapat mengikat terkadang akibat telah dimusnakan terlebih dahulu agar tidak dapat temukan serta terkadang memiliki pengatahuan yang tinggi sehingga pada saat pemeriksaan dapat memberikan keterangan palsu atau berkas yang telah di palsukan. Optimalisasi kewenangan jaksa pada bidang intelijen terhadap studi kasus di kejaksaan negeri karo dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi secara umum nampak berkurangnya kejahatan korupsi dan bisa memenuhi seperti yang diharapkan oleh masyarakat namun secara khusus kinerja Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi baik melalui program pembinaan masyarakat taat hukum, program kantin kejujuran maupun program peningkatan jaringan masyarakat anti KKN, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.