Skripsi ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap pemilik gak cipta sebagai penyedia jasa file sharing atas pendistribusian akases kemedia digital yang berpotensi melanggar hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk ...

Sistem zonasi merupakan sebuah gagasan baru dalam dunia pendidikan yang dipelopori oleh Menteri Muhazir Effendy dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 ...

Badan usaha memegang peran penting dalam meningkatkan ekonomi suatu negara. Badan usaha bertindak sebagai pencipta barang dan jasa yang membantu menggerakkan perekonomian. Ada dua jenis badan usaha: badan usaha yang ...

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilu, setiap orang berhak untuk dalam partisipasi politik sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Mansusia, Peraturan ...

Salah satu uji materi yang diterima MK yaitu gugatan dengan nomor perkara 100/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh Effendi Ghazali. Gugatan inilah yang nantinya melahirkan Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang mengakomodir ...

Seiring dengan diberlakukannya pajak progresifmasih banyak masyarakat yang tidak nyaman dengan adanya penerapan pajak progresif tersebut sehingga banyak yang bertanya kenapa mereka membayar lebih banyak dari yang ...

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai pemindahan kekayaan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang bagi orang orang yang berhak memperolehnya. Barang siapa yang merasa oleh karena kedudukannya ...

Tenggang lewatnya waktu pelaku tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa yaitu dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat, hal ini tampak ...

Pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga dapat memberikan kontribusi ...

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), maka perorangan maupun badan hukum dilarang untuk mengelola sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan minerba, kecuali dengan izin atau kontrak karya. Pada ...