Abstract:
Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), maka
perorangan maupun badan hukum dilarang untuk mengelola sumber daya alam
(SDA), seperti pertambangan minerba, kecuali dengan izin atau kontrak karya.
Pada praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi baik yang dilakukan oleh
perorangan atau badan hukum dalam pertambangan tanpa izin. Seperti yang
terjadi di Kecamatan Padang Bolak menjadi salah satu daerah di Kabupaten
Padang Lawas Utara yang memiliki potensi untuk bahan galian tambang
khususnya bahan galian tambang Golongan C.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan
pendekatan yuridis sosioligis yang diambil dari data primer dengan melakukan
wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer
bahan hukum sekunder dan tersier.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa salah satu hal yang
melatarbelakangi masyarakat di Kecamatan Padang Bolak untuk melakukan
penambangan ilegal yaitu faktor ekonomi. Hambatan yang dihadapi antara lain
karena lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya
kejahatan pernambangan pasir tanpa izin serta kesadaran masyarakat dan biaya
permohonan izin yang dianggap masih berat bagi masyarakat kecil. Upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan penambang pasir secara ilegal di
Kecamatan Padang Bolak tidak terjadi lagi yaitu dengan melakukan upaya penal
dan atau non penal seperti upaya preventif berupa sosialisasi di desa atau wilayah
sekitar yang rawan menjadi tempat pertambangan illegal.
