Abstract:
Online payment gateway yang paling populer sekarang ini ialah PayPal.
Salah satu marketplace terbesar di dunia, eBay, menggunakan PayPal sebagai
metode pembayarannya. Metode pembayaran menggunakan PayPal tergolong
mudah karena dalam mengirimkan uang, yang dibutuhkan hanyalah alamat e-mail
dari pihak pengirim dan penerima. PayPal sendiri sudah bekerja sama dengan
bank lokal di Indonesia sehingga dapat digunakan di Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembayaran melalui
paypal dalam transaksi perdagangan, untuk mengetahui perlindungan konsumen
dalam transaksi pembayaran melalui paypal menurut POJK No. 1 Tahun 2013,
dan untuk mengetahui dampak transaksi pembayaran melalui paypal terhadap
pelaku usaha dan konsumen. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data
sekunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Sistem pembayaran
melalui paypal dalam transaksi perdagangan diawali dengan pelaku transaksi
wajib memiliki akun PayPal terlebih dahulu. Pendaftaran akun PayPal cukup
mudah karena yang dibutuhkan hanyalah alamat e-mail yang aktif dan kartu kredit
serta kartu debit untuk memverifikasi akun PayPal tersebut. 2) Perlindungan
konsumen dalam transaksi pembayaran melalui paypal yaitu pihak PayPal
memberi wadah bagi para pihak untuk melaksanakan penyelesaian sengketa.
PayPal terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa antara penjual
dengan pembeli secara negosiasi. Proses ini tidak mengikutsertakan PayPal
sebagai pihak ketiga. 3) Dampak transaksi pembayaran melalui paypal terhadap
pelaku usaha dan konsumen terikat secara hukum dalam perjanjian yang sah
dengan PayPal melalui user agreement. Perjanjian yang sah menganut asas pacta
sunt servanda, yakni setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk
menjalankan isi kontrak tersebut yang mana isi kontrak tersebut mengikat para
pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. KUHPerdata juga mengatur
bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
