Akta Wasiat merupakan kehendak terakhir dari pewaris untuk memberikan
harta peninggalannya kepada seseorang yang ditunjuk dalam akta tersebut.
Akta wasiat harus dibuat di hadapan Notaris dan dalam pembuatannya harus ...
Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna serta memberikan kepastian hukum, namun suatu akta dapat
kehilangan keotentikannya dan menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, ...
Dalam permasalahan perwakafan banyak sekali ditemui kasus-kasus
sengketa tanah wakaf, baik itu sengketa intern maupun ekstren. Terkait sengketa
ekstren misalnya sengketa antara Nazhir dengan pihak ketiga yang meminjam ...
Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan lelang adalah penjualan
barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan
penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam perjanjian,
perlindungan hukum bagi pihak pembeli dalam perikatan jual beli dan surat kuasa ...
Perusahaan asuransi memberikan jaminan atas kelangsungan kehidupan bank
dari risiko kerugian ekonomi, yakni risiko tidak dikembalikannya kredit yang telah
dikucurkan kepada debiturnya. Rumusan masalah dalam tesis ini ...
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah merupakan
pengaturan masalah hak atas tanah yang telah di perbaharui dan termuat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) ...
Notaris dapat membuat berbagai macam akta otentik termasuk akta kuasa
untuk menjual, Akta otentik dalam bentuk kuasa menjual itu dapat dibatalkan atau
batal demi hukum, jika akta tersebut mengandung cacat secara yuridis ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana
kepastian hukum dalam pelaksanaan perceraian pada masyarakat adat Dayak
Kanayatn Kalimantan Barat yang didasari berbagai macam konflik rumah
tangga ...
Pemerintah Indonesia telah merubah pelaksanaan tata cara pelayanan Pendaftaran
Hak Tanggungan berbasis elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN
Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi ...
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang menjadi objek jaminan,
yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi
pelunasan utang tertentu. Pada dasarnya jaminan fidusia tidak lepas dari ...
Dewasa ini keberadaan lembaga Pergadaian semakin penting dan strategis
dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi masyarakat
golongan menengah ke bawah. Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh ...
Anak merupakan titipan dan anugerah dari Allah SWT yang harus
senantiasa diperhatikan martabatnya. KUH Perdata memberikan batasan antara
anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak luar kawin merupakan anak ...
Penelitian ini mengkaji peranan dari seorang Notaris dalam pembuatan akta Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi. Setelah Pemerintah menerbitkan ketentuan baru berupa
Peraturan Menkumham Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji beberapa rumusan masalah,
pertama, mengapa banyak Akta Jual Beli Hak Atas Tanah yang dibuat
berdasarkan pada kuasa menjual notariil, serta kedua bagaimana mekanisme dan
legalitas ...
Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor
Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo
(pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan
hukum ...
Penggunaan KTP-el sebagai identitas diri umumnya juga
dipergunakan dalam Komparisi akta Notaris yang menguraikan tentang
nama, tempat tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK),
kewarganegaraan, pekerjaan dan ...
PPAT/Notaris memberikan solusi yaitu membuat suatu perjanjian yang
bersifat mengikat antara pembeli dan penjual, dalam hal ini dikenal dengan nama
PPJB, yang mana pada prakteknya sering menimbulkan permasalahan, baik ...
Dalam menjalankan roda bisnisnya reseller adalah pihak yang tidak
termasuk sebagai pihak yang disebut sebagai konsumen dalam UU Perlindungan
Konsumen. UU Perlindungan Konsumen hanya menjelaskan bahwa yang
dimaksud ...
Lelang termasuk perjanjian jual beli barang, kurang memberi perlindungan
hukum kepada pembeli lelang atas barang yang dibelinya, karena hukum lelang
tidak rasional, kurang memiliki suatu kualitas “normatif” yang umum, ...