Saksi berperan penting dalam peradilan, tetapi keterangan palsu dapat merusak keadilan. saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana merupakan isu serius yang merusak integritas sistem peradilan. Dalam ...

Perkawinan di Indonesia harus berdasarkan ketentuan hukum dan masing masing agamanya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah menjadi ketentuan yang wajib ditaati. Tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. ...

Perbuatan wanprestasi terhadap akta jual beli tanah mengakibatkan dampak salah satunya pembatalan perjanjian timbal balik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata. Dibatalkannya suatu perjanjian yang dibuat ...

Perkembangan hukum pidana di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah penerbitan Peraturan Mahkamah ...

Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji perbandingan aspek hukum antara layanan pendanaan bersama dan donasi online dalam konteks sistem penyelenggaraan elektronik di Indonesia. Dengan menggunakan ...

Hak Pakai merupakan salah satu hak atas tanah yang diakui di Indonesia, dan untuk melihat keabsahan dari pemilik hak ialah melalui Sertifikat Hak Pakai. Pada prakteknya sertifikat hak pakai tetap dapat dibatalkan jika ...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban orang tua terhadap anak pelaku tindak pidana. Anak seringkali tidak mendapatkan pola asuh yang tepat oleh orang tua maupun institusi tumbuh kembang ...

Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam berbagai sistem hukum, tidak dipenuhinya kebebasan dalam menyatakan kehendak, merupakan salah satu alasan untuk menyatakan bahwa kesepakatan dalam perjanjian tersebut cacat. ...

Perkawinan dan perceraian mempunyai arti dan pemahaman yang berbeda namun memiliki keterkaitan antar keduanya. Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal ...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 (dua) hal. Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotik oleh Dinas Pariwisata Kota Medan. Kedua, untuk mengetahui ...