• AKIBAT PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MELEBIHI 21 HARI KERJA (Studi BPSK Kota Medan) 

  PUTRI PATMA, SARI (UMSU, 2026-08-06)

  Penelitian ini berjudul Putusan Badan Penyelesaiaan Sengketa Konsumen (BPSK) Melebihi 21hari Kerja BPSK Kota Medan terfokus pada Pasal 55 tentang penyelesaiaan sengket wajib dikeluarkan oleh BPSK paling lama dalam 21 ...
• ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK SNEAK INTO BASKET SEBAGAI BENTUK DARK PATTERN DALAM E-COMMERCE 

  Nattaya, Naziffah (UMSU, 2026-09-15)

  Penelitian ini menganalisis praktik sneak into basket sebagai bentuk dark pattern dalam transaksi e-commerce ditinjau dari perspektif hukum perdata. Praktik tersebut terjadi ketika barang atau layanan tambahan dimasukkan ...
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) 

  M. ALZI, SANTOSO (UMSU, 2026-09-15)

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan transaksi jual beli tanah di bawah tangan tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditinjau dari hukum pertanahan nasional, menganalisis risiko hukum yang dihadapi ...
• PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM ROBEKNYA SELAPUT DARA PADA PERKARA KEKERASAN SEKSUAL (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 14/PID/2022/PT Sby dan Putusan Nomor 300/PID/2021/PT Pdg) 

  Zahratul, Laila (UMSU, 2026-09-15)

  Visum Et Repertum merupakan salah satu alat bukti surat yang memiliki peran penting dalam pembuktian perkara kekerasan seksual. Robeknya selaput dara sering dijadikan salah satu petunjuk telah terjadinya persetubuhan, ...
• IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KECAMATAN MEDAN MARELAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

  Nuraini (UMSU, 2026-08-21)

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inplementasi good governance dalam pelayanan kependudukan digital Kecamatan Medan Marelan ditinjau dari perspektif Hukun Administrasi Negara. Latar belakang penelitian ini ...
• TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SETELAH DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS PT SRI REJEKI ISMAN SRITEX) 

  Mhd Habib, Kalkausar (UMSU, 2026-09-09)

  Tanggung jawab kurator dalam pemenuhan hak pekerja pasca pemutusan hubungan kerja dalam kondisi kepailitan perusahaan menjadi isu kompleks, terutama ketika hak normatif seperti upah dan pesangon tidak terpenuhi ...
• PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINDAR PAJAK PADA AKTIVITAS ENDORSEMENT MELALUI MEDIA SOSIAL 

  Muhammad, Farhan Azhari (UMSU, 2026-08-09)

  Pengaturan mengenai pengenaan pajak diatur dalam Pasal 23A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara. ...
• PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan MA No.862 K/Pid.Sus/2010) 

  Farhan, Rifat Situmorang (UMSU, 2026-09-09)

  Pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan. Kompleksitas ...
• PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN PENGANGKUTAN TERHADAP PENUMPANG AKIBAT TERJADINYA KECELAKAAN (STUDI KASUS PT. TAXI KITA JAYA) 

  Muhammad, Baginda Daffa Alfahrizi (UMSU, 2026-09-09)

  Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Pengangkutan Terhadap Penumpang Akibat Terjadinya Kecelakaan (Studi Kasus PT. Taxi Kita Jaya)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh risiko kecelakaan dalam ...
• PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE 

  DEA, ATIKAH ASMARA (UMSU, 2026-09-15)

  Pertumbuhan teknologi digital sudah membawa pergantian signifikan dalam zona perdagangan lewat hadirnya sistem electronic commerce (e- commerce). Aktivitas jual beli yang lebih dahulu dicoba secara konvensional saat ...
• ANALISIS DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH NUKLIR FUKUSHIMA PADA TAHUN 2023 TERHADAP KETEGANGAN PERDAGANGAN BILATERAL JEPANG-CHINA 

  NURUL, HIDAYATUL FAJAR (UMSU, 2026-09-15)

  Kebijakan Pemerintah Jepang yang mulai melakukan pelepasan ALPS treated water ke laut oleh Jepang tahun 2023 menimbulkan berbagai reaksi internasional serta penolakan dari sejumlah negara khususnya China. Meskipun ...
• ANALISIS HUKUM PENJUALAN BENDA JAMINAN ATAS PINJAMAN MODAL YANG BELUM JATUH TEMPO (Studi Putusan Nomor 1886 K/Pdt/2013) 

  IMRON, HARTOYA (UMSU, 2026-09-15)

  Wanprestasi sering kali menjadi akar persoalan sengketa kredit antara debitur dan kreditur yang kemudian untuk penyelesaiannya berakhir di persidangan pengadilan. Sebagaimana contoh kasus yang berdasar pada Putusan ...
• PARADOKS SISTEM PENGKADERAN PARTAI POLITIK DALAM PENJARINGAN CALON KEPALA DAERAH (ANALISIS UNDANG UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK) 

  FARIS, ALBADRY SIREGAR (UMSU, 2026-08-07)

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradoks sistem pengkaderan partai politik dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia. Partai politik secara normatif memiliki fungsi pendidikan politik, kaderisasi, dan ...
• IMPLIKASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK DEBITUR SKRIPSI 

  Nurhayani (UMSU, 2026-09-15)

  Eksekusi jaminan fidusia merupakan salah satu mekanisme yang digunakan kreditur untuk memperoleh pelunasan apabila debitur melakukan wanprestasi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan ...
• ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH ANTARA KUHP BARU, UU ITE, UU PDP, DAN UU PERBANKAN 

  MUHAMMAD, WAHYU AKBAR UJUNG (UMSU, 2026-09-14)

  Kejahatan pencurian merupakan tindak kriminal yang sering terjadi dan mengancam keamanan harta benda serta kehidupan masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian termasuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP ...
• ANALISIS PASAL 240 UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP MENGENAI PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH ATAU LEMBAGA NEGARA 

  MHD, FAZRIN RAMADHAN SELIAN (UMSU, 2026-09-15)

  Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan upaya membentuk sistem hukum pidana nasional yang sesuai dengan perkembangan masyarakat ...
• ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN PENGALIHAN PERKEBUNAN TEH MENJADI KELAPA SAWIT (PERKEBUNAN TEH SIDAMANIK KABUPATEN SIMALUNGUN) 

  Yopi, Ananda Rizki (UMSU, 2026-08-21)

  Perkebunan teh merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis yang memiliki nilai historis, ekologis, dan ekonomis bagi daerah, termasuk di Kabupaten Simalungun. Namun demikian, tren pengalihan fungsi lahan ...
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM JANJI PENEMPATAN KERJA DENGAN PEMBAYAR DI AWAL TANPA PERJANJIAN TERTULIS 

  YULIA, RAHMAN (UMSU, 2026-09-15)

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik janji penempatan kerja yang disertai pembayaran di awal tanpa perjanjian tertulis. Pencari kerja telah memenuhi prestasinya dengan membayar sejumlah uang, tetapi pekerjaan ...
• KONSESI PENERAPAN SANKSI ADMINSTARTIF TERHADAP PERUSAKAN DAN PENCEMARAN SUNGAI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP 

  Jenny, Tri Dania (UMSU, 2026-09-14)

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap perusakan dan pencemaran sungai berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan ...
• EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DALAM PROSES PEMILIHAN CALON HAKIM KONSTITUSI 

  BAYU SYAHPUTRA, DARMA PALUPI (UMSU, 2026-08-26)

  Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga dan penegak konstitusi. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi membutuhkan ...

View more