<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Legal Studies</title>
<link href="http://localhost:8080/handle/123456789/33" rel="alternate"/>
<subtitle>Ilmu Hukum</subtitle>
<id>http://localhost:8080/handle/123456789/33</id>
<updated>2026-11-20T02:41:04Z</updated>
<dc:date>2026-11-20T02:41:04Z</dc:date>
<entry>
<title>ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO.1265 K/PID/2025 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM</title>
<link href="http://localhost:8080/handle/123456789/32602" rel="alternate"/>
<author>
<name>MUHAMMAD, RAFLI</name>
</author>
<id>http://localhost:8080/handle/123456789/32602</id>
<updated>2026-10-31T04:04:17Z</updated>
<published>2026-09-14T00:00:00Z</published>
<summary type="text">ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO.1265 K/PID/2025 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
MUHAMMAD, RAFLI
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk&#13;
kejahatan terhadap harta benda yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil&#13;
bagi korban, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa serta ketertiban&#13;
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana&#13;
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid/2025, mengkaji&#13;
pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, serta&#13;
menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum pidana&#13;
Islam.&#13;
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif&#13;
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus&#13;
(case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang&#13;
digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan&#13;
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara kualitatif&#13;
dengan metode deskriptif analitis.&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 365 ayat (1) Kitab&#13;
Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265&#13;
K/Pid/2025 telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana positif. Seluruh unsur&#13;
tindak pidana pencurian dengan kekerasan terbukti berdasarkan keterangan saksi,&#13;
barang bukti, alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV, serta keterangan&#13;
terdakwa yang memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. Pertimbangan hakim telah mencerminkan aspek&#13;
yuridis, filosofis, dan sosiologis secara proporsional. Dari perspektif hukum&#13;
pidana Islam, perbuatan terdakwa bertentangan dengan prinsip hifz al-mal dan hifz&#13;
al-nafs sebagai bagian dari maqasid al-syariah. Pidana penjara yang dijatuhkan&#13;
kepada terdakwa pada dasarnya sejalan dengan konsep ta'zir, karena bertujuan&#13;
memberikan efek jera, melindungi masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta&#13;
mewujudkan kemaslahatan.
</summary>
<dc:date>2026-09-14T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN KEKERASAN PSIKIS DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA (studi POLRESTABES Medan)</title>
<link href="http://localhost:8080/handle/123456789/32599" rel="alternate"/>
<author>
<name>WAFY, IQLIMA NASUTION</name>
</author>
<id>http://localhost:8080/handle/123456789/32599</id>
<updated>2026-10-31T03:21:25Z</updated>
<published>2026-09-14T00:00:00Z</published>
<summary type="text">ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN KEKERASAN PSIKIS DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA (studi POLRESTABES Medan)
WAFY, IQLIMA NASUTION
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang&#13;
dapat berbentuk kekerasan fisik, seksual, psikis, maupun penelantaran rumah&#13;
tangga. Salah satu bentuk yang sulit dibuktikan adalah kekerasan psikis karena&#13;
dampaknya tidak terlihat secara langsung seperti kekerasan fisik. Pembuktian&#13;
kekerasan psikis membutuhkan dukungan berbagai alat bukti, seperti keterangan&#13;
korban, saksi, hasil pemeriksaan psikolog atau psikiater, serta bukti elektronik.&#13;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT memberikan&#13;
dasar hukum dalam perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku. Oleh&#13;
karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis proses pembuktian kekerasan&#13;
psikis dalam tindak pidana KDRT serta kendala yang dihadapi dalam&#13;
penerapannya.&#13;
Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif-empiris yaitu mengkaji&#13;
tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundang) secara factual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di Polrestabes&#13;
Medan. pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan&#13;
dan Pendekatan Kasus.&#13;
pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga&#13;
merupakan salah satu bentuk pembuktian yang paling kompleks dalam praktik&#13;
penyidikan. Hal tersebut disebabkan karena akibat yang ditimbulkan tidak tampak&#13;
secara fisik sehingga penyidik harus menghubungkan berbagai alat bukti yang&#13;
saling berkaitan untuk memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana.&#13;
Keberhasilan penyidikan sangat bergantung pada ketelitian penyidik dalam&#13;
menggali keterangan korban, memeriksa saksi, mengumpulkan bukti elektronik,&#13;
serta memanfaatkan hasil pemeriksaan psikolog atau psikiater untuk menjelaskan&#13;
kondisi mental korban. Selain itu, kemampuan penyidik dalam membedakan&#13;
konflik rumah tangga biasa dengan perbuatan yang telah memenuhi unsur&#13;
kekerasan psikis menjadi faktor yang sangat penting. Dalam praktiknya masih&#13;
terdapat berbagai kendala, seperti minimnya alat bukti, tidak adanya saksi,&#13;
keterlambatan korban melapor, serta kondisi psikologis korban yang belum stabil&#13;
ketika diperiksa. Meskipun demikian, dengan pendekatan yang profesional,&#13;
objektif, dan berorientasi pada perlindungan korban, proses pembuktian tetap&#13;
dapat dilakukan sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa&#13;
keadilan bagi para pihak.
</summary>
<dc:date>2026-09-14T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN</title>
<link href="http://localhost:8080/handle/123456789/32595" rel="alternate"/>
<author>
<name>Abdi, Prayoga</name>
</author>
<id>http://localhost:8080/handle/123456789/32595</id>
<updated>2026-10-31T03:03:00Z</updated>
<published>2026-09-15T00:00:00Z</published>
<summary type="text">IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN
Abdi, Prayoga
Pemeriksaan setempat merupakan instrumen penting dalam hukum acara&#13;
perdata untuk memperoleh kepastian mengenai keadaan, letak, luas, batas, dan&#13;
identitas objek sengketa yang tidak sepenuhnya dapat diverifikasi melalui&#13;
pemeriksaan persidangan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001&#13;
memberikan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat,&#13;
terutama terhadap objek perkara yang berkaitan dengan benda tidak bergerak.&#13;
Praktik pelaksanaannya di Pengadilan Agama Medan perlu dikaji untuk mengetahui&#13;
kesesuaian antara ketentuan normatif dan penerapannya dalam persidangan.&#13;
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SEMA Nomor 7 Tahun 2001,&#13;
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab hakim serta panitera, serta faktor-faktor&#13;
yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya.&#13;
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan&#13;
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara,&#13;
studi dokumen, dan penelaahan terhadap ketentuan hukum serta putusan yang&#13;
berkaitan dengan pemeriksaan setempat. Data dianalisis secara kualitatif melalui&#13;
proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemeriksaan setempat&#13;
di Pengadilan Agama Medan dilaksanakan melalui tahapan penetapan pemeriksaan,&#13;
persiapan administrasi, pemberitahuan kepada para pihak, pemeriksaan objek&#13;
secara langsung, pencatatan hasil pemeriksaan, dan penuangan hasil tersebut dalam&#13;
berita acara sebagai bahan pertimbangan hakim. Hakim memiliki peran utama&#13;
dalam menentukan kebutuhan pemeriksaan, memimpin pemeriksaan,&#13;
mengidentifikasi objek, serta menilai hasilnya dalam pembuktian, sedangkan&#13;
panitera menjalankan fungsi administratif dan pendokumentasian. Pelaksanaannya&#13;
belum sepenuhnya seragam karena dipengaruhi kondisi objek, kehadiran para&#13;
pihak, akses menuju lokasi, keterbatasan waktu, biaya, serta koordinasi teknis.&#13;
Kesimpulannya, implementasi SEMA Nomor 7 Tahun 2001 telah berjalan sebagai&#13;
instrumen pendukung pembuktian, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi faktor&#13;
normatif, kelembagaan, teknis, dan kondisi objek sengketa.
</summary>
<dc:date>2026-09-15T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>TINJAUAN YURIDIS JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI SEBAGAI PERJANJIAN PELUNASAN UTANG DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH</title>
<link href="http://localhost:8080/handle/123456789/32594" rel="alternate"/>
<author>
<name>Tania, Ginta Br Barus</name>
</author>
<id>http://localhost:8080/handle/123456789/32594</id>
<updated>2026-10-31T02:58:51Z</updated>
<published>2026-09-15T00:00:00Z</published>
<summary type="text">TINJAUAN YURIDIS JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI SEBAGAI PERJANJIAN PELUNASAN UTANG DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH
Tania, Ginta Br Barus
Jaminan pembelian kembali atau yang sering disebut Buy Back Guarantee&#13;
merupakan perjanjian tambahan (accesoir) yang mengikat para pihak penjamin&#13;
yaitu antara bank dan pengembang sebagai bentuk mitigasi risiko kredit&#13;
khususnya sebelum jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan terpasang secara&#13;
sempurna dan di mana developer menyatakan kesanggupan untuk membeli&#13;
kembali objek rumah yang di biayai kredit pemilikan rumah apabila debitur&#13;
melakukan wanprestasi. Dengan adanya perjanjian ini, bank memperoleh&#13;
kepastian bahwa kredit yang di salurkan dapat dilunasi melalui mekanisme&#13;
jaminan pembelian kembali oleh developer. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak&#13;
dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sehinnga debitur tersebut tidak&#13;
menyanggupi pembayaran kredit pemilikan rumah. Selanjutnya dalam pasal 1519&#13;
KUHPerdata yang berbunyi: “mengatur ha penjual (developer) untuk membeli&#13;
kembali barang yang dijualnya, yang dijadikan dasar hukum developer melunasi&#13;
utang debitur macet ke bank”. Dengan demikian penulis tertarik untuk meninjau&#13;
lebih lanjut tentang keadaan seperti apa sehingga debitur dapat dikatakan&#13;
wanpretasi dan dikatakan jaminan pembelian kembali sebagai jaminan pelunasan&#13;
utang dalam pemberian fasilitas.&#13;
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum&#13;
normatif. Metode penelitian hukum normatif ini metode penelitian yang berfokus&#13;
pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan&#13;
pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data yang&#13;
digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier&#13;
yang dianalisis secara kualitatif.&#13;
Hasil penelitian ini bahwa Jaminan Pembelian Kembali sebagai Ketentuan&#13;
dalam perjanjian kerja sama antara bank dan pengembang membeli kembali objek&#13;
kredit pemilikan rumah apabila debitur mengalami gagal bayar atau wanprestasi.&#13;
Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap debitur masih relatif lemah&#13;
karena debitur tidak seelalu menjadi pihak dalam jaminan pembelian kembali.&#13;
Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas guna memberikan&#13;
kepastian hukum serta keseimbbangan perlindungan antara bank, developer, dan&#13;
debitur.
</summary>
<dc:date>2026-09-15T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
