Abstract:
Pemeriksaan setempat merupakan instrumen penting dalam hukum acara
perdata untuk memperoleh kepastian mengenai keadaan, letak, luas, batas, dan
identitas objek sengketa yang tidak sepenuhnya dapat diverifikasi melalui
pemeriksaan persidangan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001
memberikan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat,
terutama terhadap objek perkara yang berkaitan dengan benda tidak bergerak.
Praktik pelaksanaannya di Pengadilan Agama Medan perlu dikaji untuk mengetahui
kesesuaian antara ketentuan normatif dan penerapannya dalam persidangan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SEMA Nomor 7 Tahun 2001,
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab hakim serta panitera, serta faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara,
studi dokumen, dan penelaahan terhadap ketentuan hukum serta putusan yang
berkaitan dengan pemeriksaan setempat. Data dianalisis secara kualitatif melalui
proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemeriksaan setempat
di Pengadilan Agama Medan dilaksanakan melalui tahapan penetapan pemeriksaan,
persiapan administrasi, pemberitahuan kepada para pihak, pemeriksaan objek
secara langsung, pencatatan hasil pemeriksaan, dan penuangan hasil tersebut dalam
berita acara sebagai bahan pertimbangan hakim. Hakim memiliki peran utama
dalam menentukan kebutuhan pemeriksaan, memimpin pemeriksaan,
mengidentifikasi objek, serta menilai hasilnya dalam pembuktian, sedangkan
panitera menjalankan fungsi administratif dan pendokumentasian. Pelaksanaannya
belum sepenuhnya seragam karena dipengaruhi kondisi objek, kehadiran para
pihak, akses menuju lokasi, keterbatasan waktu, biaya, serta koordinasi teknis.
Kesimpulannya, implementasi SEMA Nomor 7 Tahun 2001 telah berjalan sebagai
instrumen pendukung pembuktian, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi faktor
normatif, kelembagaan, teknis, dan kondisi objek sengketa.