PARADOKS SISTEM PENGKADERAN PARTAI POLITIK DALAM PENJARINGAN CALON KEPALA DAERAH (ANALISIS UNDANG UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradoks sistem pengkaderan partai politik dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia. Partai politik secara normatif memiliki fungsi pendidikan politik, kaderisasi, dan rekrutmen kepemimpinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sistem pengkaderan bertujuan menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, dan loyalitas organisasi melalui proses pembinaan yang terencana dan berkelanjutan. Praktiknya, pencalonan kepala daerah sering lebih dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis, elektabilitas, popularitas, kemampuan finansial, dan kepentingan elite partai dibandingkan hasil kaderisasi. Penelitian ini membahas pengaturan sistem pengkaderan partai politik berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, mekanisme penjaringan calon kepala daerah melalui partai politik, serta paradoks sistem pengkaderan dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan kaderisasi partai politik, mekanisme penjaringan calon kepala daerah, serta paradoks pengkaderan partai politik dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kaderisasi partai politik dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 masih bersifat umum sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan internal partai politik. Mekanisme penjaringan calon kepala daerah dilaksanakan melalui seleksi internal dengan mempertimbangkan loyalitas, kapasitas kepemimpinan, elektabilitas, popularitas, dan kemampuan finansial kandidat. Praktiknya, pencalonan lebih sering dipengaruhi pertimbangan pragmatis dibandingkan hasil kaderisasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan ideal kaderisasi dengan realitas pencalonan kepala daerah, sehingga diperlukan penguatan regulasi kaderisasi agar lebih terukur, transparan, dan berorientasi pada meritokrasi.