Recently added

Pertanggung Jawaban Pengelola Layanan Parkir Terhadap Kendaraan Hilang (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)

Arilfa, Ristia (UMSU, 2023-10-05)

Kehilangan kendaraan di lokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya. Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola layanan parkir yang memasang tulisan ”kehilangan barang bukan menjadi tanggungjawab pengelola parkir” ...

Perlindungan Terhadap Anak-Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Isyelda, Nicky Dwi Oktari Putri (UMSU, 2023-09-18)

Anak-anak terlantar pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, konflik dan lain sebagainya. Anak-anak yang berasal dari keluarga ...

Analisis Penundaan Pemilihan Umum Perpektif Hukum Tata Negara.

Falah, Andara Naufal (UMSU, 2023-10-03)

Pemilu merupakan sarana sebuah negara dalam menjalankan sistem demokrasi. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Hal ini sesungguhnya telah dijelaskan didalam ...

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PERBUDAKAN

HERU BILAL, FAIRUZ SIREGAR (2023-09-06)

Perbudakan merupakan suatu perbuatan eksploitatif yang menimpa seseorang atau sekelompok akibat adanya ancaman baik fisik maupun nonfisik (kekerasan), pemaksaan, penipuan, dan atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Kamus ...

AKIBAT HUKUM PERDATA DARI PENGGUNAAN ASET CRYPTO SEBAGAI JAMINAN GADAI

DODO, KESUMA HUTABARAT (2023-09-01)

Aset kripto sebagai komoditi yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 503 KUH Perdata. Di samping itu, aset kripto mempunyai nilai ekonomis dan dapat ...

EKSISTENSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL R.I. DALAM PENGANGKATAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ILHAM, ALI AKBAR (2023-07-14)

Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan dengan memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia ...

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUALBAHAN BAKAR MINYAK (BBM) OPLOSAN (Studi Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020.PN.Plg)

NASUTION, ENNASTASYA SALSABILA (2023-11-14)

Keinginan untuk memperoleh keuntungan besar adalah cita-cita semua manusia dalam berbisnis. Akan tetapi kadang-kadang hal ini menjadi peluang bagi kejahatan penipuan bagi manusia yang serakah. Pada umumnya manusia tidak ...

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM USAHA PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO. 2178/PID.SUS/2017/PN.LBP)

JUWITA, KARLINA (2023-11-14)

Pertambangan merupakan kegiatan usaha dalam memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif ...

TINJAUAN YURIDIS TENTANG MENGUASAI TANAH MILIK ORANG LAIN YANG SUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT (Studi Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/Pn.Kis)

AULIA, SUSMITHA (2023-11-14)

Berdasarkan ketentuan pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA, Sertifikat tanah merupakan tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah dan kuat sepanjang data di dalam sertifikat itu sesuai dengan data yang terdapat ...

KEWENANGAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM MENERBITKAN DEPONEERING BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN UMUM

DAMANIK, HAMRI KHAFFI (2023-11-14)

Deponering merupakan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesiakhususnya Jaksa Agung. Deponering diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16Tahun 2004 bahwa Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. ...

TINJAUAN YURIDIS JURNALISME WARGA DALAM PENJUALAN KONTEN YANG MERUGIKAN ORANG LAIN YANG DISIARKAN STASIUN TELEVISI

HARAHAP, KHALIJAH EWISI (2023-11-14)

Pada era yang berkembang, pers mengalami perubahan yang cukup pesat di Indonesia. Kebebasan pers sebagai prinsip yang kini dicantumkan dalam UndangUndang Republik Indonesia No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Jurnalisme ...

Pertanggungjawaban PIDANA TERHADAP AGEN YANG MELAKUKAN PENGOPLOSAN GAS LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 KG (Studi Putusan Nomor : 665/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

Nurhidayanti, Sania (UMSU, 2023-09-23)

LPG (Liquefied Petroleum Gas) diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga, industry dan transportasi. Seiring berjalannya waktu, banyak agen-agen penjual LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang melakukan ...

Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Khusus Anak(Lpka)Kelas I Medan

Said, Ibnu (UMSU, 2023-07-27)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perlindungan hak asasi narapidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas I Medan dan juga untuk mengetahui bagaimana hambatan implementasi ...

PERANAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DALAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA

NASUTION, INDRA KUSUMA (2023-11-13)

Penelitian ini bertujuan membahas Peranan Lembaga Administrasi Negara dalam pembentukan Aparatur Sipil Negara, Apabila dilihat dalam Pasal 25 Ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Terdapat 4 ...

PERBANDINGAN GANTI RUGI DALAM WANPRESTASI SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

HASIBUAN, KHOIRUL ANWAR (2023-11-13)

Ganti rugi dalam hukum perdata timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul akibat dari wanprestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian ...

PERLINDUNGAN HAK ANAK ATAS NAFKAH MADLIYAHAKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA YANG BERPROFESI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi pada Kantor Gubernur Sumatera Utara)

Lubis, Mayyazatul Hanisah Rahmad (2023-11-13)

Hukum positif di Indonesia tidak ada mengatur secara tegas tentang kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah madliyah (nafkah yang tertunda atau nafkah yang belum diberikan) kepada anak akibat adanya perceraian ...

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. PEGADAIAN KANWIL 1 MEDAN

TANJUNG, USMI (2023-11-13)

Tenaga kerja merupakan factor utama dalam sebuah perusahaan dimana pekerja lah yang merupakan tulang punggung pengggerak roda perusahaan dan sudah sepantasnya para pekerja mendapatkan imbalan yang layak, perjanjian ...

PERCERAIAN AKIBAT SUMPAH LI’AN DITINJAU DARI FIQIH ISLAM DIKAITKAN DENGAN ALASAN PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

WINARTO, NOVRIANSYAH (2023-11-13)

Li’an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama- lamanya (Pasal 125 KHI). Li’an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari ...

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU ANALISIS PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU (NOMOR:006/PSREG/BAWASLU/XII/2022)

-, RUSTIAN (2023-11-13)

Bawaslu adalah lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran Pemilu. Bawaslu berwenang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu bertugas mengawasi ...

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ANTARA PT. DANA PURNA INVESTAMA DENGAN CV. MITRA NIAGA BERSAMA

AJIYANSYAH, NANDA (2023-11-13)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kontrak perjanjian antara PT. Dana Purna Investama dengan CV Mitra Niaga Bersama sudah memenuhi unsur-unsur yang wajib tercantum dalam sebuah perjanjian. Metode penelitian ...

Recently added

Legal Studies: Recent submissions

Search DSpace

Browse

All of DSpace

This Collection

My Account