Dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menetapkan perubahan persyaratan usia minimum bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. ...

Perbuatan melawan hukum sengketa tanah adalah menghuni tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa seizin pemilik yang menimbulkan sengketa. Tanah sebagai barang tidak bergerak merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan ...

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi di era digital memberikan kemudahan akses terhadap berbagai konten, termasuk film. Namun, hal ini juga berdampak pada maraknya pelanggaran hak ...

Penelitian ini melatar belakangi mengenai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum atas kesalahan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi. Yang dimana dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum oleh ...

Perjanjian sewa menyewa merupakan perikatan hukum antara dua pihak yang menciptakan hak dan kewajiban timbal balik. Dalam praktiknya, pelaksanaan isi perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan ...

Di tengah maraknya aktivitas jual beli online, muncul berbagai metode pembayaran yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli, salah satunya metode Cash On Delivery (COD). Metode ini memberikan keamanan ...

Advokasi adalah bentuk bantuan pembelaan dan perjuangan yang dilakukan secara sistematis untuk melindungi hak-hak rakyat, terutama untuk mendorong perubahan kebijakan, hukum, dan praktik yang lebih berpihak pada ...

Perjanjian waralaba (franchise) merupakan salah satu bentuk kerja sama bisnis yang melibatkan pemberian hak oleh pemilik waralaba (franchisor) kepada penerima waralaba (franchisee) untuk menggunakan sistem, merek dagang, ...

Penambangan pasir ilegal merupakan permasalahan yang terus meningkat dan berdampak signifikan terhadap kerusakan ekosistem. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur berbagai ...

Jabatan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan entitas yang tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun ...