• TANGGUNG JAWAB KORPORASI AKIBAT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN 

  TRIE, HAFIDZA (UMSU, 2026-04-18)

  Tindak pidana kekerasan seksual dalam hubungan kerja di perusahaan merupakan salah satu persoalan serius yang sering terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Meskipun sudah diatur dalam ...
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DENGAN SISTEM KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (STUDI PT. PPM DEVELOPER MEDAN) 

  AMEY, CHAIRUNNISA BR. SIMATUPANG (UMSU, 2026-04-18)

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan rumah sebagai kebutuhan dasar, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Medan, yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat ...
• PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL KULINER INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPS (Studi Kasus Klaim Makanan Rendang Oleh Malaysia) 

  RARA, VANIA ARDYA (UMSU, 2026-04-08)

  Pengetahuan tradisional di bidang kuliner merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal yang mengandung nilai budaya, sosial, serta ekonomi yang penting bagi masyarakat Indonesia. Salah satu wujud pengetahuan ...
• MEKANISME PENGAWASAN SEHARI-HARI YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PENGAWAS ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP ADVOKAT YANG MENJALANKAN PROFESI (STUDI KASUS DI PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA MEDAN) 

  ERNI, TRIANA (UMSU, 2026-11-27)

  Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Advokat punya kebebasan, mandiri, jujur dan keterbukaan yang dilindungi oleh UU dan Kode Etik Pekerjaan advokat secara tidak langsung harus didukung dengan etika dan moral sebagai ...
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PADA MARKETPLACE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999. (STUDI PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KANWIL I MEDAN). 

  Dewani, Tria Sukma (UMSU, 2025-11-27)

  Era digital membawa sektor ekonomi dapat tumbuh lebih pesat melalui ekonomi yang berbasis digital seperti hal nya marketplace. Hal ini juga berdampak pada bentuk persaingan usaha yang berubah bukan lagi hanya dalam ...
• PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 

  Muahammad, Fahri Mehra (UMSU, 2026-04-09)

  Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembentukan produk hukum daerah merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara. Namun demikian, dalam praktik ...
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONSULTAN PAJAK YANG MELAKUKAN SUAP KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/TPK/2022/PN JKT.PST) 

  Ester, Yuspita Sarah (UMSU, 2026-04-18)

  Tindak pidana suap merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk mempengaruhi kewenangan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Dalam praktik perpajakan, tindakan ini dapat ...
• KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2642 K/PID/2006 TENTANG PENGUASAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH 

  ALYA, AULIA NASUTION (UMSU, 2026-04-18)

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Jaksa Agung dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 ...
• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG BATAS USIA CALONB KEPALA DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA 

  PITRI, WULANDARI (UMSU, 2026-04-18)

  The Regulation Of The Minimum Age Requirement For Regional Head Candidates Has Become A Significant Constitutional Issue In Indonesia Following Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024. The Debate Surrounding ...
• IMPLIKASI HUKUM KEBIJAKAN IMPOR PRODUK PERTANIAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP KETAHANAN DAN DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI INDONESIA 

  FITRI, CUT ANNISA DILLA (umsu, 2026-04-18)

  Kebijakan impor produk pertanian merupakan bagian dari pelaksanaan hubungan perdagangan internasional Indonesia dengan Amerika Serikat yang didasarkan pada berbagai perjanjian dan komitmen perdagangan internasional. ...
• PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN TANPA PENGAKUAN AYAH BIOLOGIS PASCA TES DNA (DEOXYRIBO NUCLEIC ACID) MENURUT HUKUM PERDATA 

  JEIN, MUTIA (umsu, 2026-04-18)

  Perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Namun, masih terdapat anak yang lahir di luar perkawinan tanpa pengakuan ayah ...
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT FORCE MAJEURE (Studi Di Perusahaan N-Frnds Di Medan) 

  Afrianto, Dita Amalia (umsu, 2026-04-18)

  Pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan force majeure merupakan salah satu persoalan krusial dalam hukum ketenagakerjaan, terutama ketika perusahaan menjadikannya sebagai dasar penghentian hubungan kerja tanpa ...
• TANGGUNG JAWAB PERBANKAN TERHADAP PENCURIAN DATA NASABAH YANG MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI NASABAH 

  FEBI, ZAHWANI AZHARI (UMSU, 2026-04-20)

  Pencurian data nasabah di sektor perbankan menjadi kekhawatiran yang berkembang, yang menyebabkan kerugian yang signifikan bagi bank dan nasabah. Masalah ini diperburuk oleh kemajuan teknologi digital yang berkelanjutan, ...
• ANALISIS NORMATIF HUKUMAN CAMBUK BAGI NON MUSLIM DI ACEH SABANG SEBAGAI PENUNDUKAN DIRI TERHADAP QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT 

  Akbar, Muhammad David (umsu, 2026-04-06)

  enerapan hukuman cambuk terhadap non-Muslim di Aceh, khususnya Sabang, sebagai bentuk penundukan diri berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian karya Muhammad David Akbar dari Universitas ...
• KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN ETIKA PERILAKU HAKIM DI MEDIA SOSIAL 

  HARAHAP, AFKAR RAIHAN WINFY (umsu, 2026-04-06)

  Penelitian ini membahas tentang Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etika Perilaku Hakim di Media Sosial karena di era digital pada saat ini. Banyak masyarakat secara tidak langsung memakai media sosialnya secara tidak ...
• IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 141/PUU-XXIII/2025 TERHADAP KEKUATAN HUKUM DATA E-REKAPITULASI (SIREKAP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA 

  NAZIFA, AZRA (umsu, 2026-04-20)

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA STUDI ALAT BUKTI DI INDONESIA DAN THAILAND 

  FAHREZI, ARFA AKBAR HARAHAP (UMSU, 2026-04-18)

  This study juridically analyzes the system of evidence in Indonesian and Thai criminal procedure law, focusing on the regulation and application of evidentiary instruments. It compares the formalistic and enumerative ...
• ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PENGUASAAN HARTA ANAK YATIM OLEH KELUARGA AYAH 

  INTAN, AYU MAHARANI (UMSU, 2026-04-18)

  Penguasaan harta anak yatim oleh keluarga ayah merupakan fenomena yang masih sering terjadi dalam praktik masyarakat dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Secara normatif, ...
• IMPLIKASI YURIDIS KETIDAKSESUAIAN PEMENUHAN KOMITMEN ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA) OLEH PELAKU USAHA 

  Lubis, Puti Qurota ‘Ain (umsu, 2026-04-20)

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional, serta adanya reformasi sistem perizinan berusaha melalui penerapan Online Single Submission ...
• ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PROSES KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN WNI YANG TERLIBAT DALAM DINAS MILITER ASING TANPA IZIN PRESIDEN (STUDI KASUS SATRIA ARTA KUMBARA 

  Tarigan, Ananda Yuni An-Nisa (umsu, 2026-04-18)

  Kewarganegaraan merupakan hak dasar setiap individu yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun demikian, status kewarganegaraan dapat hilang apabila warga negara melakukan perbuatan tertentu sebagaimana diatur ...

View more