Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan untuk menciptakan
ketertiban dan keamanan namun tindak pidana penganiayaan masih sering terjadi,
termasuk yang dilakukan oleh anggota TNI. Hukum pidana militer mengatur ...
Pemungutan suara ulang (PSU) adalah fenomena yang tidak jarang terjadi
dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, termasuk di
Sumatera Utara, merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin daerah ...
Setiap subjek hukum pasti membutuhkan dana dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya, maka dari itu suatu proses pinjam meminjam sudah tidak asing lagi
dalam kehidupan masyarkat, perjanjian pinjam meminjam dikenal juga dengan ...
mengakibatkan dampak berarti bagi korban, mencakup aspek kejiwaan, ragawi,
serta perekonomian. mekanisme restitusi selaku upaya pemulihan hak korban
telah ditetapkan melalui berbagai ketentuan hukum di indonesia, yakni ...
Pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai
perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024, seperti yang
tercermin dalam putusan Nomor 01/PHPU-XXII/2024, memiliki kedudukan yang ...
Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum,
karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, pelaku melakukan tindak
pidana penadahan Hal ini bisa kita lihat melaluhi kajian ilmu viktimologi, ...
Perbedaan antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi sering kali
menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam menentukan apakah suatu
perkara harus diselesaikan melalui jalur pidana atau perdata. Permasalahan ini ...
Penelitian ini bertujuan untuk membahas perbandingan hukum mengenai perkawinan
sesama jenis di Indonesia dan Thailand, dengan fokus pada kebijakan hukum, implikasi sosial, dan
dampak terhadap generasi. Penelitian ini ...
Wakaf sendiri adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam
Islam. Wakaf berarti menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk
dimnanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ...
Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa
merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan
prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya ...
Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat disebut sebagai kejahatan
yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini
bukan hanya korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana negara ...
Pemberantasan tindak pidana narkotika membutuhkan peran serta
masyarakat, khususnya dalam melaporkan adanya tindak pidana narkotika.
Pada kenyataanya terdapat masyarakat yang tidak mau melaporkan dalam hal
mengetahui ...
Pembangunan sistem perumahan susun atau apartemen juga bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di
daerah-daerah yang berpenduduk padat dan luas tanah yang terbatas. Ketika ...
Teknologi informasi semakin mempermudah para penggunanya baik dalam
hal semua bidang, teknologi mendukung aktivitas manusia dengan
keefesiensinnya memberikan dampak positif akan tetapi diiringi dengan
banyaknya ...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pencurian yang
meresahkan masyarakat di kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
faktor-fator terjadinya fenomena pencurian dengan modus operandi yang ...
hukum perjanjian, prinsip tanggung jawab debitur merupakan salah satu
aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan suatu perikatan.
Tanggung jawab ini semakin kompleks ketika melibatkan objek jaminan yang ...
Dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja, kontrak kerja sering kali
mengandung klausula yang dapat merugikan pekerja, baik dari segi hak maupun
kewajibannya. Klausula yang merugikan ini dapat mencakup ...
Tindak Pidana Korupsi atau sering disebut dengan Tipikor termasuk ke dalam
jenis Tindak Pidana Khusus yang merujuk pada kegiatan penyalahgunaan
kekuasaan atau wewenang oleh pejabat publik atau swasta dalam upaya ...
Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak
pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang masih menjadi tantangan dalam
sistem peradilan pidana Indonesia. Korporasi sering kali menjadi aktor ...
Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa
adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerjasama ...