Komisi Pemberantasan Korupsi tidak luput dari berbagai tantangan dan
upaya pelemahan. Salah satu isu krusial yang muncul adalah perubahan
mekanisme pengawasan terhadap KPK, terutama terkait kewenangan
pemberhentian ...
Pencabutan TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967, TAP MPR No.
XI/MPR/1998, dan TAP MPR No. II/MPR/2001 dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Permasalahan utama yang dianalisis adalah implikasi hukum dari
pencabutan ketiga ...
Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko terdiri dari pengawasan rutin
dan pengawasan insidental. Pengawasan rutin terdiri dari laporan rutin pelaku usaha dan
inspeksi lapangan kepada pelaku usaha. Pengawasan Rutin ...
Kejahatan pencabulan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang
semakin memprihatinkan di Indonesia. Kasus-kasus yang melibatkan
pencabulan anak sering kali menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial ...
Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama bagi
masyarakat minoritas di Indonesia dan Thailand Selatan masih menghadapi berbagai tantangan
yang kompleks. Meskipun kedua negara memiliki ...
Surat gugatan adalah dokumen yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua
Pengadilan yang erwenang, berisi tuntuttan hak yang melibatkan sengketa tertentu
dan juga berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan perkara ...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perjudian dalam perspektif
hukum Indonesia dan Thailand. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak
pidana perjudian diancam oleh peraturan perundang – undangan ...
Kekerasan Seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan khususnya
tindak pidana pemerkosaan, oleh karena itu Pemerintah kemudian mengesahkan
aturan hukuman pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia akan tetapi dalam ...
Perkawinan merupakan komitmen dan wujud dari cinta kasih antara
sepasang lelaki dan perempuan yang berkeinginan membangun rumah tangga
dengan tujuan yang mulia dengan berdasar pada nilai-nilai agama dan hukum
yang ...
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang
mempengaruhi banyak individu Indonesia, termasuk di Kota Medan. Meskipun
terdapat berbagai peraturan hukum yang dirancang untuk melindungi korban, ...
Penelitian ini berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak sebagai Mediator dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh
Anak Pasca Perceraian." Perceraian sering kali menimbulkan konflik perebutan ...
Penambangan tanpa izin resmi disebabkan oleh lemahnya penerapan hukum dan
kurang baiknya sistem perekonomian, sehingga mendorong masyarakat mencari mata
pencaharian yang cepat menghasilkan nafkah tanpa memikirkan ...
Penyalahgunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh kepala sekolah
merupakan masalah serius yang berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan
di Indonesia. Fenomena ini menjadi sorotan di Sumatera Utara, di mana ...
Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan limbah pabrik kelapa sawit
ke sungai menjadi isu serius yang berdampak buruk terhadap ekosistem perairan
dan kesehatanmasyarakat. Limbah yang dibuang tanpa pengolahan terlebih
dahulu ...
Kebebasan beragama dipertegas kembali dalam Pasal 29 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing
masing ...
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014,
setiap perusahaan diwajibkan memiliki setidaknya dua anggota Dewan Komisaris
yang dipilih oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
Dimana ...
Pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan yang sering ditemui dalam
kehidupan masyarakat yang menjadi pelakunya adalah anak di bawah umur.
Sehingga dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa anak di bawah umur ...
Dunia bisnis saat ini semakin berkembang, sehingga menyebabkan
semakin meningkatnya persaingan dalam pemenuhan kebutuhan manusia.
Khususnya di Indonesia, sekarang ini banyak bermunculan tempat makan
(restoran), baik ...
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia mengalami
pergeseran pendekatan retributif ke arah keadilan yang lebih humanis,
khususnya terhadap pidana mati dengan memperkenalkan masa percobaan
10 Tahun sebagai ...
Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh
konstitusi Indonesia serta berbagai instrumen hukum internasional. Namun, penerapan
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ...