Abstract:
Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia
menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahannya berdasarkan prinsip
prinsip konstitusional. Munculnya calon tunggal seringkali dianggap bertentangan
dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kompetisi, keadilan, dan
kedaulatan rakyat. Latar belakang penelitian ini berfokus pada keabsahan calon
tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, yang sering kali
menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan akademisi. Dalam konteks
demokrasi, pemilihan kepala daerah seharusnya mencerminkan kedaulatan rakyat
dan memberikan ruang bagi partisipasi yang luas. Namun, fenomena calon
tunggal sering kali mengancam prinsip-prinsip konstitusional seperti keadilan,
kesetaraan, dan kompetisi yang sehat. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis proses kaderisasi partai politik, keabsahan calon tunggal, serta cara
mengatasi masalah yang muncul dalam praktik pemilihan kepala daerah dengan
calon tunggal.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis
deskriptif. Alat Pengumpulan Data Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian
Ini Berupa wawancara dan Studi Kepustakaan (Library Research), wawancara,
dan analisis dokumen hukum yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun calon tunggal dapat
dianggap konstitusional, keberadaannya berpotensi mengancam prinsip-prinsip
demokrasi seperti kedaulatan rakyat, keadilan, dan kesetaraan. Oleh karena itu,
diperlukan upaya untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pemilihan agar
dapat menjamin adanya kontestasi yang sehat dan adil.
