Peraturan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan hal yang sangat
berperan didalam administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian
pelayanan ...
Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu unsur dalam kerangka
tatanan atau sistem kesehatan nasional yang harus memenuhi tujuan
pembangunan kesehatan yaitu untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi
setiap penduduk ...
Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2010 yang sudah diubah menjadi
Peraturan Presiden No. 62 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tentara
Nasional Indonesia terdapat di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu pasal
yaitu ...
Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) adalah kegiatan yang telah
dilaksanakan sejak tahun 1981. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), maka
pemeritah ...
Retribusi adalah salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang
cukup signifikan dalam suatu Negara. Retribusi Izin Gangguan merupakan
upaya dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang
ditugaskan ...
Desa Panompuan Jae adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan
Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Panompuan Jae merupakan
salah satu desa yang menerima bantuan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan
pembangunan. ...
Pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian dari urusan wajib
Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas dalam memberikan ...
Prosedur kerja bisa diartiksn sebagai petunjuk organisatoris yang
menetapkan suatu tindakan baku. Prosedur kerja berisi petunjuk yang menjelaskan
cara yang diharapkan dan diperlukan oleh pekerja dalam melakukan
melaksanakan ...
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Pelayanan ...
Pelaksanaan pemberian pelayanan publik oleh pemerintah sangat tergantung
dari tanggung jawab aparat birokrasi/pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya. Salah satu fungsi yang menjadi tanggung jawabnya ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan ...
Penetapan kawasan tanpa rokok merupakan upaya perlindungan untuk
masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan
tercemar oleh asap rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh ...
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui terhadap prinsip-prinsip yang
terkandung didalam TEON KEPEMIMPINAI4 terutama prinsip motivasi
pimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai di kantor camat kabupaten aceh utara
dan ...
Implementasi kebijakan merupakan wujud dari tahapan dari suatu kebijakan publik yang
sudah dirumuskan. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011
Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di ...
Salah satu perbuatan yang melanggar Syariat Islam adalah perbuatan khalwat
(Perbuatan mesum dan pergaulan bebas), dimana perbuatan khalwat melibatkan
semua usia termasuk remaja. Saat ini khalwat sudah sampai pada ...
Kepemimpinan Kharismatik merupakan pemodelan yang dimiliki
menyangkut lebih dari sekedar imitasi terhadap perilaku pemimpin. Pemimpin
dapat mempengaruhi para pegawai dalam menjalankan tugas-tugas. Termasuk
diantaranya ...
Tunjangan adalah benefit yang dipandang sebagai sumbangan yang
berbentuk uang yang diberikan suatu perusahaan atau lembaga kepada tenaga
kerjanya diluar upah dan gaji untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Tunjangan ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi
Qanun No.4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam rangka
meningkatkan pelayanan administrasi masarakat di desa arul putih kabupaten
Aceh Tengah. ...
Dari pengamatan sebelumnya dapat dilihat bahwa tugas dan tanggung jawab
yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan
Ruang dituntut agar tugas dan tanggung jawabnya tersebut dikerjakan dengan ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa bertujuan untuk membenahi
roda pemerintahan desa ,agar menjadi lebih baik lagi dalam memeberikan
pelayanan terhadap ...