Sari, Siti Lovita(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014-09-13)
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai ...
Peranan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang
sangat penting dalam suatu organisasi. Organisasi merupakan kegiatan orangorang
dalam
usaha
mencapai
tujuan.
Dalam
wadah
kegiatan
itu,
setiap
...
Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan suatu institusi hukum keberadaannya
mempunyai peran yang sangat besar di dalam penegakan hukum. Akan tetapi sayangnya
institusi pemerintahan ini sering di beritakan di media ...
Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan
merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pelaksanaan pembangunan
kelautan dan kemiskinan. Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang
bersifat ...
BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah yang merupakan
perbaikan dari program jaminan sosial yang terdahulu yang bertujuan memperluas
kepesertaan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan
menjamin ...
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu
memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas
kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan
pendapatan ...
Dipilihnya Kepariwisataan sebagai objek penelitian karena sebagai salah
satu jenis pendapatan daerah yang dikembangkan pemerintah daerah Kabupaten
Aceh Singkil. Pariwisata sebagai kontributor dalam penerimaan Pendapatan ...
Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara.
Akuntabilitas terkait dengan kinerja aparatur sipil negara atau pegawai pemerintahan,
karena hal inilah yang membedakan akuntabilitas dengan cara-cara yang lebih tradisional
dalam ...
Sesuai dengan visi pembangunan di Indonesia untuk mewujudkan
pemerataan pembangunan yang berkeadilan, diperlukan adanya pembangunan
yang partisipatif yang dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. PNPM
Mandiri ...
Administrasi Kependudukan menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumendokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran, pencatatan sipil,
pengelolaan ...
Pelaksanaan tugas dalam konteks pemerintahan daerah masih menghadapi
berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna
mewujudkan good governance secara utuh. Oleh sebab itu diberlakukannya UU
No 32 Tahun ...
Dana desa dipergunakan oleh pemerintah desa dalam membangun
infrastruktur di desa. Dengan adanya dana desa tersebut, maka setiap desa mampu
mandiri untuk mengatur wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Deliserdang
mempunyai ...
Peranan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang
penting dalam suatu organisasi. Organisasi merupakan kegiatan orang-orang dalam
usaha mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu, setiap orang atau pegawai ...
Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang
berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah
menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pada dasarnya dalam ...
Disiplin kerja bagi para pegawai sangat diperlukan, guna menjamin
terciptanya tata tertib dan kelancaran tugas-tugas dalam suatu organisasi. Disiplin
yang baik akan tumbuh dan terpancar dari hasil kesadaran manusia. ...
Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara kesatuan republik Indonesia.
Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 untuk melaksanakan kriteria minimal
pendidikan ...
Pembangunan mental spiritual adalah hal terpenting bagi manusia untuk
menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir batin bukan hanya kesejahteraan
jasmaniah tapi kesejahteraan rohaniah dan merupakan awal dari segala ...
Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak restoran.
Dasar pemungutan pajak restoran adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan ...
Peraturan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2006 Tentang
Pajak Reklame, merupakan salah satu peraturan qanun yang dapat digunakan
pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur sektor keuangan daerah dalam
hal ...