Recently added

PENGARUH PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi Kasus Di PSDKP Belawan)

Wahyuni, Mayang Dinur (umsu, 2026-04-18)

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayahnya sebagain besar adalah laut mencapai 6.4 juta KM2 dengan melimpahnya sumber daya ikan di Indonesia yang menjadi rentan dalam kegiatan tindak pidana perikanan. ...

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN DI KOTA MEDAN (STUDI DI UNIT HARDA POLRESTABES MEDAN)

Rahmaini, Nur (umsu, 2026-04-20)

Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena terkait langsung dengan kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan tatanan sosial. Hubungan manusia dengan tanah sangat erat sehingga setiap perubahan ...

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 19/PUU-X- XII/2024 MENGENAI SPA SEBAGAI LAYANAN KESEHATAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN

Rafail, Gege (umsu, 2026-03-11)

-

KEADILAN BERBASIS GENDER DALAM HUKUM HARTA PERKAWINAN: STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA DAN THAILAND

VERONICA, KHOSASI TARIGAN (UMSU, 2026-04-09)

The division of marital property after divorce has become a crucial issue that often disadvantages women due to structural inequalities and patriarchal cultural influences. This study aims to analyze the legal regulation ...

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS PENGGUNAAN DOKUMEN PALSU DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 20/PID.SUS/2023/PT YKK)

AMANDA, DINI (umsu, 2026-04-18)

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana modern yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum ...

PENGEMBALIAN UANG ASURANSI JAMINAN UTANG DEBITUR YANG WANPRESTASI DARI KREDITUR KEPADA DEBITUR (Analisis Putusan Nomor: 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst)

Daffani, Salsadhina Mustaqim (UMSU, 2026-04-08)

Asuransi merupakan mekanisme untuk mengurangi bahkan mencegah risiko dengan mengalihkan dan mengumpulkan ketidakpastian kerugian.Pengalihan risiko yang awalnya dibebankan oleh pemilik secara otomatis beralih kepada perusahaan ...

TRADISI KAWIN TANGKAP ADAT SUMBA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Naina, Balqis Chandra (UMSU, 2026-04-10)

Perkawinan menurut hukum nasional harus didasarkan pada persetujuan bebas dari kedua calon mempelai sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam membentuk keluarga. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tradisi kawin ...

UNSUR MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025 PN. JKT.PST)

AMALIA, VIVI AYU (umsu, 2026-04-18)

Tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam ...

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Polrestabes Medan)

RAMADANI, BALQIS (umsu, 2026-04-10)

Perdagangan satwa liar ilegal ialah salah satu tantangan konservasi yang paling mendesak di era modern saat ini, tidak hanya karena kehilangan keanekaragaman hayati tetapi juga karena dampak sosial, ekologis, dan ekonomi ...

KEBIJAKAN PENYELENGGARA NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS TPK/2025/PN JKT.PST)

BATUBARA, MUHAMMAD SYAHRIL (umsu, 2026-04-02)

Kompleksitas muncul ketika kebijakan publik dan diskresi pejabat negara dinilai melalui perspektif hukum pidana, sehingga menimbulkan wilayah abu-abu antara kesalahan administratif dan penyalahgunaan kewenangan yang ...

PENERAPAN STATELESS TERHADAP TENTARA BAYARAN YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Yolanda, Gadis Viola (umsu, 2026-04-10)

Fenomena keterlibatan warga negara Indonesia sebagai tentara bayaran dalam konflik bersenjata Internasional menimbulkan persoalan hukum yang komplek, kasus Satria Arta Kumbara yang diduga terlibat sebagai tentara bayaran ...

IMPLEMENTASI AGREEMENT ON AGRICULTURE (AoA) TERHADAP KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN DI INDONESIA: TINJAUAN KATEGORI GREEN BOX DAN AMBER BOX

ALYA, ZHAFIRA (UMSU, 2026-04-18)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Agreement on Agriculture (AoA) terhadap kebijakan subsidi pertanian di Indonesia, dengan fokus pada kategori Green Box dan Amber Box. Dasar penelitian ini adalah ...

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

Ramadhani, Aqilah (umsu, 2026-04-10)

Perkembangan dan kemajuan sistem pembayaran yang berkelanjutan telah dipengaruhi oleh dimensi baru yang dibawa teknologi ke dalam perdagangan, bisnis, dan aktivitas ekonomi. Hal ini telah menghasilkan munculnya koin ...

MEKANISME GUGATAN CLASS ACTION KORBAN GAGAL GINJAL AKIBAT OBAT SIRUP DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

M. Alfarezi (UMSU, 2026-04-20)

Kasus gagal ginjal akibat penggunaan obat sirup telah menimbulkan kerugian yang luas bagi konsumen serta memunculkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks ...

PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Galang, Satria Armedya (UMSU, 2026-04-20)

Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan memberikan kepastian hukum. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada Lembaga Alternatif ...

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETURUNAN INDONESIA TANPA STATUS KEWARGANEGARAAN DI WILAYAH FILIPINA

SAFIRA, SYAHRI POHAN (UMSU, 2026-04-18)

Definisi orang tanpa kewarganegaraan (stateless person) menurut Konvensi Tahun 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan adalah seseorang yang tidak diakui sebagai warga Negara oleh Negara manapun secara hukum. ...

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENJUALAN ANAK SECARA ILEGAL

SAFITRI, SYALWA (umsu, 2026-04-09)

Pola pikir membentuk sikap dan perilaku seseorang, kesalahan berpikir dapat mendorong tindakan kriminal. Perilaku menyimpang melanggar norma dan mengganggu ketertiban, dianggap kejahatan jika dikenali dan ditanggapi ...

KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP SETIAP ORANG YANG MEMBIARKAN ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya)

Amami, Ikhsanil (umsu, 2026-04-09)

Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) yang melibatkan anak merupakan permasalahan serius yang berdampak pada masa depan generasi muda serta ketahanan sosial masyarakat. Salah ...

KEWENANGAN PRESIDEN MEMBERIKAN ABOLISI DAN AMNESTI DALAM SUPREMASI HUKUM

ZULIKA, NAJWA SYAKIRA (umsu, 2026-04-18)

Kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif yang bersumber langsung dari konstitusi, namun pelaksanaannya seringkali bersinggungan dengan prinsip negara hukum (rechtstaat). Penelitian ...

PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI KARYAWAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL II MEDAN

SASQIA, A’INNAIA (umsu, 2026-04-18)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja dan Motivasi Karyawan terhadap kinerja pegawai, dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional II Medan. ...

Recently added

Faculty of Law: Recent submissions

Search DSpace

Browse

All of DSpace

This Community

My Account