Abstract:
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayahnya sebagain besar
adalah laut mencapai 6.4 juta KM2 dengan melimpahnya sumber daya ikan di
Indonesia yang menjadi rentan dalam kegiatan tindak pidana perikanan. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang dilakukan
oleh pejabat yang berwenang, mengetahui pengaruh penegakan hukum, dan
merumuskan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam ikut serta melakukan
penegakan hukum, khususnya di wilayah perairan Kecamatan Belawan yang
menjadi area strategis di Selat Malaka.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris
dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini fokus pada efektivitas
penegakan hukum yang bersumber data pada data kewahyuan (Al-Qur’an dan
Hadits), data primer dengan wawancara mendalam dengan penyidik PSDKP
Belawan dan Tokoh Masyarakat Nelayan, serta data sekunder berupa Peraturan
Perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan laporan tahunan resmi.
Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan merujuk Teori
Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum oleh
Lawrence M. Friedman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Stasiun PSDKP
Belawan dilakukan secara sinergis melalui pengawasan, penyidikan, dan
penindakan yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Kemudian pengaruh penegakan hukum yang dilakukan di Kecamatan Belawan
memperlihatkan tren penurunan kasus tindak pidana perikanan, namun belum
memberikan optimal akibat dimilikinya kendala seperti keterbatasan personil dan
sarana prasarana. Dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan dengan
pembentukan POKMASWAS sebagai Collaborative Policing yang membantu
aparat dalam melaksanakan penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian,
pengaruh penegakan hukum di PSDKP Belawan mengandalkan struktur hukum,
sarana pendukung, dan keikutsertaan masyarakat.
