• PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS ADVANCED ORGANIZER PADA MATERI BILANGAN BULAT UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATERI 

  SRI WAHYUNI N, APRILYANI (2022-09-29)

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan e-book dengan menggunakan advanced organizer sebagai bahan ajar pada materi himpunan. Penelitian juga bertujuan untuk mengevaluasi proses pengembangan bahan ajar ...
• KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MELEGALISASI DOKUMEN PUBLIK YANG AKAN DIGUNAKAN DI LUAR NEGERI (APOSTILLE) 

  SYAHPUTRA, M. IKHSAN (2024-02-21)

  Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Apostille 5 Oktober 1961 pada 5 Oktober 2021 lewat Perpres Nomor 2 Tahun 2021 terkait Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public ...
• KAJIAN SINKRONISASI HUKUM TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERPU NOMOR 02 TAHUN 2022 

  AMELIA INDRA YANI, T REZKY (2023-04-11)

  Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak). Artinya harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang sepakat bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan ...
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL STUDI DI BANK SUMUT CABANG STABAT 

  EGGA PRATIWI, DJEZYKA (2022-04-11)

  Salah satu jenis kredit yang menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah Kredit Multi Guna. Bank Sumut Cabang Stabat mengenal adanya Kredit Multi Guna berarti kredit yang diberikan ...
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS ATAS AKTA WASIAT BERDASARKAN OBJEK HARTA BERSAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3703K/Pdt.G/2021) 

  DIANA SIRAIT, MEY (2023-09-12)

  Akta Wasiat merupakan kehendak terakhir dari pewaris untuk memberikan harta peninggalannya kepada seseorang yang ditunjuk dalam akta tersebut. Akta wasiat harus dibuat di hadapan Notaris dan dalam pembuatannya harus ...
• PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN YANG BERIMPLIKASI KEPADA PRINSIP KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 773 PK/Pdt/2019) 

  HIDAYAT, ARIEF RAHMAN (2023-02-01)

  Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum, namun suatu akta dapat kehilangan keotentikannya dan menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, ...
• LEGALITAS NAZHIR SELAKU PEMEGANG HAK WAKAF DALAM PENARIKAN KEMBALI HARTA WAKAF YANG DISALAH FUNGSIKAN (Analisis Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh) 

  NATIGOR DAULAY, R. FAHMI (2023-04-11)

  Dalam permasalahan perwakafan banyak sekali ditemui kasus-kasus sengketa tanah wakaf, baik itu sengketa intern maupun ekstren. Terkait sengketa ekstren misalnya sengketa antara Nazhir dengan pihak ketiga yang meminjam ...
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI DEBITUR 

  RAHMA, WALLIYUL (2023-02-01)

  Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) OLEH PENJUAL DALAM PEMBUATAN PERIKATAN JUAL BELI DAN SURAT KUASA MENJUAL (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176 K/Pdt/2020) 

  SIMARSOIT, FERYANTI (2023-02-01)

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam perjanjian, perlindungan hukum bagi pihak pembeli dalam perikatan jual beli dan surat kuasa ...
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN AKIBAT KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT ATAS MENINGGALNYA DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2017) 

  AULIA SIDABARIBA, ATIKALINA (2023-03-16)

  Perusahaan asuransi memberikan jaminan atas kelangsungan kehidupan bank dari risiko kerugian ekonomi, yakni risiko tidak dikembalikannya kredit yang telah dikucurkan kepada debiturnya. Rumusan masalah dalam tesis ini ...
• KAJIAN HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT HAK GUNA USAHAAKIBAT KESALAHAN MENETAPKAN BATAS TANAH (Studi di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara) 

  RINALDI, MHD. RIZKY (2023-03-16)

  Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah merupakan pengaturan masalah hak atas tanah yang telah di perbaharui dan termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) ...
• ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SURAT KUASA MENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 869 K/Pdt/2021) 

  IFANDI POHAN, MUHAMMAD (2023-03-16)

  Notaris dapat membuat berbagai macam akta otentik termasuk akta kuasa untuk menjual, Akta otentik dalam bentuk kuasa menjual itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum, jika akta tersebut mengandung cacat secara yuridis ...
• KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERCERAIAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT (Studi di Lembaga Adat Dayak Kanayatn Kabupaten Landak Kalimantan Barat) 

  ARVIANDA, TAMARA (2023-03-16)

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan perceraian pada masyarakat adat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat yang didasari berbagai macam konflik rumah tangga ...
• PELAKSANAAN ROYA PARTIAL OBJEK HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG 

  TOGARMA S, NAHOR (2023-04-11)

  Pemerintah Indonesia telah merubah pelaksanaan tata cara pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan berbasis elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi ...
• KAJIAN HUKUM ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 99/PU-XVIII/2020 UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA 

  VERAWATY S.H. SIREGAR, LENNY (2023-02-01)

  Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang menjadi objek jaminan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Pada dasarnya jaminan fidusia tidak lepas dari ...
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENGIKATAN JAMINAN PRODUK GADAI TABUNGAN EMAS (STUDI PADA PT PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA) 

  RAHMATAN PUTRA, HISBAH (2023-04-11)

  Dewasa ini keberadaan lembaga Pergadaian semakin penting dan strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh ...
• PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN FIKIH ISLAM 

  ZAHRAINI, NUR HASIBUAN (2023-02-01)

  Anak merupakan titipan dan anugerah dari Allah SWT yang harus senantiasa diperhatikan martabatnya. KUH Perdata memberikan batasan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak luar kawin merupakan anak ...
• PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI BESERTA PENGESAHANNYA DI KEMENKUMHAM 

  DIANA (2023-02-01)

  Penelitian ini mengkaji peranan dari seorang Notaris dalam pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Setelah Pemerintah menerbitkan ketentuan baru berupa Peraturan Menkumham Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan ...
• KEDUDUKAN KUASA YANG BELUM DISEBUTKAN NAMA PENERIMA KUASA DALAM AKTA PENGIKATAN JUAL BELI DIJADIKAN DASAR UNTUK MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI 

  SANI HARAHAP, KARIMUN (2022-08-05)

  Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji beberapa rumusan masalah, pertama, mengapa banyak Akta Jual Beli Hak Atas Tanah yang dibuat berdasarkan pada kuasa menjual notariil, serta kedua bagaimana mekanisme dan legalitas ...
• IMPLEMENTASI PENCATATAN BLOKIR SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) 

  ANATA LUBIS, ANDRI (2022-10-01)

  Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum ...

View more