http://localhost:8080/handle/123456789/154 Magister Kenotariatan Mon, 12 Oct 2026 11:01:47 GMT 2026-10-12T11:01:47Z http://localhost:8080/handle/123456789/32124 TINJAUAN YURIDIS TERNAK SAPI SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT ANWAR SIREGAR, KHOIRUL Ternak sapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan berperan penting dalam kegiatan pembiayaan sektor peternakan. Dalam praktik perbankan dan lembaga pembiayaan, sapi bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Namun demikian, penggunaan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia menimbulkan berbagai persoalan yuridis, terutama terkait dengan status hukum, penguasaan objek jaminan, pemeliharaan, risiko kematian, serta perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis kedudukan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit serta menganalisis implikasi hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sapi sah sebagai objek jaminan fidusia karena tergolong benda bergerak berwujud bernilai ekonomi tinggi, dengan mekanisme dimulai dari perjanjian kredit, pembuatan akta oleh Notaris, hingga pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Perlindungan hukum bagi penerima fidusia diwujudkan melalui kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia, sedangkan pemberi fidusia dilindungi melalui hak penguasaan fisik ternak. Terdapat kendala yuridis berupa tidak adanya pengaturan khusus terkait benda bergerak yang hidup dan kendala teknis berupa sulitnya pengawasan dan risiko force majeure, serta kendala operasional berupa rendahnya literasi hukum peternak dan tingginya biaya pendaftaran. Dengan demikian, diperlukan optimalisasi pengaturan hukum dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan ternak sapi sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 GMT http://localhost:8080/handle/123456789/32124 2026-08-12T00:00:00Z http://localhost:8080/handle/123456789/31788 TINJAUAN HUKUM KESIAPAN PENERAPAN TERHADAP REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN NOVIANTI LUBIS, TIVA Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan publik menuju sistem elektronik, termasuk dalam bidang pertanahan melalui penerapan sertipikat tanah elektronik. Digitalisasi pendaftaran tanah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Namun, perubahan dari sistem konvensional ke sistem elektronik membawa konsekuensi hukum baru, khususnya terkait pengelolaan dan perlindungan data pribadi pemegang hak atas tanah. Di tengah meningkatnya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, penerapan sertipikat tanah elektronik menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan dan keabsahan data pertanahan. Kondisi ini memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum perlindungan data pribadi dalam penerbitan sertipikat tanah elektronik, apa kendala dalam penerapannya di Kota Medan, serta bagaimana tanggung jawab hukum dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi permasalahan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data utama diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sistem elektronik, dan pendaftaran tanah elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian antara pengaturan hukum dan penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perlindungan data pribadi dalam penerbitan sertipikat tanah elektronik secara normatif telah tersedia dan relatif lengkap, namun penerapannya di Kota Medan belum berjalan secara optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pertanahan elektronik. Tanggung jawab hukum atas perlindungan data pribadi secara yuridis berada pada lembaga penyelenggara sistem elektronik, khususnya Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan dukungan peran PPAT. Meskipun mekanisme penanganan dan sanksi telah diatur, pelaksanaannya belum sistematis dan transparan, sehingga perlindungan hukum terhadap data pribadi pemegang sertipikat tanah elektronik belum sepenuhnya efektif. Sat, 07 Feb 2026 00:00:00 GMT http://localhost:8080/handle/123456789/31788 2026-02-07T00:00:00Z http://localhost:8080/handle/123456789/30598 KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010) ALFAHIRA, DIRA Penentuan status anak dalam hukum Indonesia pada dasarnya didasarkan pada keabsahan perkawinan orang tuanya, yaitu antara anak yang lahir dari perkawinan sah dan anak yang lahir di luar perkawinan. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai sarana administratif guna menjamin kepastian hukum, namun tidak menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Islam. Tidak adanya pencatatan perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya terhadap kejelasan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya, termasuk dalam hal hak waris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi perkembangan penting dalam pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak bersifat otomatis dan tetap memerlukan penetapan pengadilan. Dalam perspektif hukum Islam, putusan tersebut tidak mengubah konsep nasab sebagai dasar utama pewarisan, melainkan memberikan penguatan terhadap perlindungan hak keperdataan anak. Dalam praktik peradilan agama, penerapan putusan ini menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, terutama melalui mekanisme penetapan asal-usul anak sebagai dasar perlindungan hukum. Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 GMT http://localhost:8080/handle/123456789/30598 2026-04-16T00:00:00Z http://localhost:8080/handle/123456789/30597 KEABSAHAN AKTA HIBAH TANAH TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (Analisis Putusan Nomor:470/Pdt/2020/PT SMG) LESTARI, INDAH Akta hibah pada prinsipnya merupakan akta autentik yang berkekuatan pembuktiannya sempurna, sepanjang akta tersebut memenuhi syarat yang dibuat dalam bentuk akta autentik oleh pejabat yang berwenang. Salah satu syarat esensial keabsahan akta autentik adalah kehadiran para pihak di hadapan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun dalam praktik, masih ditemukan pembuatan akta hibah tanpa sepengetahuan pemberi dan/atau penerima hibah, yang berpotensi menimbulkan cacat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai akta hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik sertifikat hak milik atas tanah, menganalisis akibat hukum terhadap sertifikat hak milik yang telah dialihkan berdasarkan akta hibah tersebut, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 470/Pdt/2020/PT SMG terkait keabsahan akta hibah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tesier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran para pihak merupakan syarat formil dan materil yang wajib dipenuhi dalam pembuatan akta hibah. Akta hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan para pihak dinyatakan cacat hukum dan berpotensi batal, sehingga berdampak pada batalnya peralihan hak atas tanah dan sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan akta tersebut. Pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 GMT http://localhost:8080/handle/123456789/30597 2026-04-16T00:00:00Z