Pelaksanaan retribusi parkir di Mandailing Natal diatur dalam Peraturan
Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan
Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam Peraturan ...
Pelaksanaan retribusi parkir di Mandailing Natal diatur dalam Peraturan
Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan
Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam Peraturan ...
Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang ...
Adanya permasalahan dalam upaya optimalisasi pajak daerah tidak
dimungkiri turut andil menjadikan pencapaian target pemasukan daerah atau
penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak maksimal yang pada giliranya juga
berpengaruh ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi
Peraturan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Dalam Rangka penertiban
penyelenggaraan usaha karaoke dan kafetaria di Panyabungan kabupaten
mandailing natal ...
Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan suatu instusi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan perizinan dalam mendirikan suatu usaha di Indonesia yang semakin diperbaiki dan dipermudah. Pemerintah telah melakukan ...
Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian dan pendekatan
menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan data yang bersumber dari data
primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. ...
Desa Teluk Panji merupakan salah satu desa di Kecamatan Kampung
Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Di Desa Teluk Panji merupakan contoh
proses pemilihan kepala desa yang berlangsung seru dalam arena perpolitikan. ...
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukamaju Kec. Pahae Jae, Kab.
Tapanuli utara. Tujuan penelitian mengetahui Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentan tata cara pendirian, ...
Pemerintah Daerah Asahan mengatur pelayanan tertib tempat usaha melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum secara keseluruhan ...
Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral masyarakat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapabilitas. ...
Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan
bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau ...
Pelatihan merupakan suatu cara yang tepat diberikan bagi karyawan dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam perusahaan. Karyawan
yang tidak terampil disebabkan tidak memiliki pengetahuan, keterampilan ...
Penyelenggaraan retribusi persampahan tidak dapat dipisahkan dari
pelayanan persampahan. Pelaksana pelayanan persampahan dalam hal ini adalah
desa merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan persampahan ...
Jam belajar masyarakat adalah suatu upaya untuk menumbuh
kembangkan budaya belajar dengan menciptakan suatu kondisi lingkungan
yang ideal yang dapat mendorong proses belajar mengajar anak atau warga
belajar, dan dapat ...
Peraturan Retribusi Daerah mengatur wajib retribusi dalam melaksanakan
kewajiban sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah, meskipun demikian masih banyak wajib ...
Industri pariwisata adalah salah satu sumber penting penghasilan devisa yang
dapat mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya dibidang pengadaan lapangan
kerja. Secara ekonomi pariwisata memang memberi dampak dalam ...
1603100005
Pembinaan dan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh
SKPD dalam mengarahkan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah, serta untuk
mengetahui tingkat penataan penanggung jawab kegiatan sesuai ...
Keselamatan akan bangunan – bangunan gedung tua yang masih berdiri
tentu menjadi permasalahan yang wajib diperhatikan oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, karena apabila tidak ditangani dengan serius ...
Rahmalisa(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019-03)
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah Peraturan Daerah yang di bentuk untuk proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila terjadi perselisihan antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha.Tujuan ...