Penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin disebuah lembaga dan/atau intansi pemerintahan merupakan bentuk pelanggaran yan tidak dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di ...

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa setelah upaya hukum biasa banding dan kasasi, sehingga sifatnya bukan menagguhkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Sehingga ...

Bantuan hukum merupakan hak konsitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai saran pengakuan HAM yang bersifat non-derogate right, yaitu sebuah hak yang ...

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut ...

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar bagi wajib pajak yang telah terdaftar baik pribadi maupun perusahaan. Dalam konteks pemungutan pajak diIndonesia, terdapat pihak-pihak yang menjadi sasaran penagihan ...

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomer ...

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tantangan serius bagi aparat penegak hukum di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Kasus yang melibatkan oknum polisi Satuan Polisi Air ...

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusa dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan bagi ...

Penjualan obat keras tanpa izin edar di Indonesia telah menjadi permasalah kesehatan warga dengan serius. Penelitian ini mempunyai tujuan dengan menganalisis aspek hukum terkait peredaran obat keras ilegal, terutama ...

Gelar perkara adalah proses penting dalam penyidikan untuk memastikan kelayakan penetapan tersangka berdasarkan bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP. Penyidik memiliki peran strategis dalam mengumpulkan dan ...