• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJA OLEH PIHAK TANPA WEWENANG (ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003) 

  PANE, NURUL FADHILA (umsu, 2026-03-10)

  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan tindakan hukum yang berdampak langsung terhadap berakhirnya hubungan kerja serta hilangnya sumber penghidupan karyawan. Oleh karena itu, PHK seharusnya hanya dilakukan oleh ...
• KONSTITUSIONALITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK DASAR PENGHIDUPAN YANG LAYAK 

  Natasya, Putri Hani (umsu, 2026-04-06)

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen pemenuhan hak dasar penghidupan yang layak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ...
• KONSTITUSIONALITAS FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM 

  Salsabila, Tasya Rifqa (umsu, 2026-04-09)

  Partai politik memiliki kedudukan konstitusional sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Fungsi ...
• TINJAUAN YURIDIS UNSUR GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI 

  Br Ginting Suka, Sevia Anggraini (umsu, 2026-04-10)

  Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, ...
• AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP PENGGUGAT (ASAS ACTORI INCUMBIT PROBATIO) DALAM PERKARA WANPRESTASI 

  ANGGI, SYAHRANI (umsu, 2026-04-08)

  Pembuktian merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan sebagai konsekuensi dari penerapan asas Actori Incumbit Probatio, yaitu asas yang menempatkan beban pembuktian pada ...
• PRINSIP KEKUATAN MENGIKAT (PACTA SUNT SERVANDA) SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE 

  Pulungan, Sheila Natasya (umsu, 2026-04-02)

  Perkembangan zaman membawa banyak perubahan dalam masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dengan kemunculan aplikasi pinjaman online yang memudahkan masyarakat melakukan utang-piutang tanpa harus bertemu langsung. ...
• ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERDAHAP EKSPRESI SENI YANG MENGARAH KEPADA PORNOGRAFI 

  Firrizqi, Roffi (umsu, 2026-04-08)

  Ekspresi seni yang mengarah pada pornografi menjadi isu krusial di era digital, di mana kebebasan berekspresi sering bertabrakan dengan norma kesusilaan masyarakat Indonesia yang berbasis Pancasila dan nilai agama. ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DI SUMATERA UTARA 

  Nasution, Khairul Abdi (UMSU, 2026-02-27)

  Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan wujud pengakuan terhadap keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menganalisis perkembangan regulasi dari UU No. 22 Tahun ...
• LEGAL LIABILITY FOR THE UNAUTHORIZED WITHDRAWAL OF FUNDS BY PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (MEKAAR) 

  Yamasya, Ressa (UMSU, 2026-04-06)

  The official consent stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) involves an agreement between authorized parties and fulfills the legal requirements for a valid contract. This includes ...
• ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) ANTARA GRAB ELECTRIC DAN MITRA GRABBIKE (STUDI DI KOTA MEDAN) 

  MUHAMMAD, FARIZ AKBAR (UMSU, 2026-04-02)

  Pengaruh dari globalisasi melahirkan inovasi dalam teknologi, salah satunya perkembangan transportasi online. Grab adalah sebuah perusahaan transportasi online menyediakan jasa transportasi online yang dikenal dengan ...
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENETAPAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG 

  DARA, NURAINI (UMSU, 2026-04-10)

  Kepailitan merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara kolektif dan teratur ketika debitor tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada ...
• PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WAJIB PAJAK ATAS KEBERATAN WAJIB PAJAK DI PENGADILAN PAJAK (Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 007055.99/2024/PP/M.XIVA) 

  PUTRI, NUR INTAN (UMSU, 2026-04-10)

  Sengketa pajak merupakan aspek krusial dalam sistem perpajakan Indonesia yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak Wajib Pajak dan kewenangan fiskus dalam pemungutan pajak berdasarkan hukum. Keberatan sebagai ...
• PERNIKAHAN SESAMA JENIS DAN AKIBAT HUKUM PERDATA : STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN THAILAND 

  RAISA, ALYA NAJLA (UMSU, 2026-04-09)

  This study aims to analyze and compare the legal regulation of same-sex marriage in Indonesia and Thailand and to examine its juridical implications for civil status and civil law consequences. The issue has become ...
• IMPLIKASI HUKUM ATAS PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR TANPA MELALUI PROSEDUR YANG SAH 

  RAIHAN, AINURRIDHO MATONDANG (UMSU, 2025-11-27)

  Fenomena penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh kreditur tanpa prosedur yang sah menjadi permasalahan serius dalam praktik pembiayaan konsumen di Indonesia. Banyak debitur yang mengalami penarikan paksa ...
• ANALISIS ASAS VOEGING DALAM GUGATAN SENGKETA TANAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA 

  Lyra, Amanda (UMSU, 2026-04-08)

  Asas voeging ini memiliki peranan penting dalam proses peradilan perdata, khususnya dalam memberikan ruang bagi pihak ketiga yang memiliki informasi faktual atau administratif terkait objek sengketa untuk turut serta ...
• AKIBAT HUKUM PEMBATALAN KONSER MUSIK DENGAN ALASAN KEADAAN MEMAKSA (STUDI KASUS KONSER MUSIK HINDIA DI BANDA ACEH) 

  Iftikhar, Nabila Tambunan (UMSU, 2026-04-08)

  Pembatalan konser musik merupakan peristiwa hukum yang memengaruhi hubungan perikatan antara penyelenggara dan penonton. Permasalahan timbul ketika pembatalan tersebut dikaitkan dengan keadaan memaksa (force majeure) ...
• MEKANISME KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR 

  LUBIS, ADEL FITRIYAN (umsu, 2026-04-02)

  Sengketa konsumen dalam pembiayaan kendaraan bermotor sering terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, khususnya terkait wanprestasi, penarikan objek pembiayaan, dan penerapan klausula baku yang merugikan konsumen. ...
• MEKANISME PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ( STUDI PUTUSAN No.04/KPPU- I/2016) 

  tsary, Ratih Ayunda (umsu, 2026-04-09)

  Persaingan usaha yang sehat merupakan unsur penting dalam mewujudkan perekonomian yang adil dan efisien. Namun dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha, khususnya praktik penetapan harga yang ...
• ANALYSIS OF THE VALIDITY OF CYBER NOTARY-BASED NOTARY DEEDS IN THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW 

  Febi, Sabrina Aksa (UMSU, 2026-04-06)

  The development of technology and information has brought significant changes in various aspects of life, including in the practice of the legal profession in Indonesia. This research is motivated by the development ...
• UPAYA HUKUM OKUPASI OLEH MASYARAKAT ATAS KONFLIK TANAH HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN IV REGIONAL II SUMATERA UTARA 

  Najwa, Aisyah Fitri (UMSU, 2026-04-02)

  Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada badan hukum untuk mengusahakan tanah negara bagi kegiatan perkebunan dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, berakhirnya atau masih ...

View more