• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indoesia Atas Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 88-K/Pm.I 02/Au/X/2023) 

  Diba, Fahratul (UMSU, 2025-04-23)

  Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan namun tindak pidana penganiayaan masih sering terjadi, termasuk yang dilakukan oleh anggota TNI. Hukum pidana militer mengatur ...
• Analisis Dampak Pemungutan Suara Ulang Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara Tahun 2024 

  Lubis, Maulana Hariz (UMSU, 2025-04-21)

  Pemungutan suara ulang (PSU) adalah fenomena yang tidak jarang terjadi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin daerah ...
• Kajian Hukum Terkait Hukum Jaminan Perorangan (Borgtocht) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan 

  Marbun, Eti Sulastri (UMSU, 2025-04-22)

  Setiap subjek hukum pasti membutuhkan dana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu suatu proses pinjam meminjam sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarkat, perjanjian pinjam meminjam dikenal juga dengan ...
• Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Hukum di Indonesia dan Thailand) 

  Azzahra, Jazmine (UMSU, 2025-03-25)

  mengakibatkan dampak berarti bagi korban, mencakup aspek kejiwaan, ragawi, serta perekonomian. mekanisme restitusi selaku upaya pemulihan hak korban telah ditetapkan melalui berbagai ketentuan hukum di indonesia, yakni ...
• KEDUDUKAN PENDAPAT BERBEDA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PHPU-XXII/2024) 

  Lubis, Mutia Wisuda Oktaria (umsu, 2025-04-23)

  Pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024, seperti yang tercermin dalam putusan Nomor 01/PHPU-XXII/2024, memiliki kedudukan yang ...
• KAJIAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENADAHAN DI POLSEK SUNGGAL 

  LISTIANTY, SINDY (umsu, 2025-04-22)

  Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, pelaku melakukan tindak pidana penadahan Hal ini bisa kita lihat melaluhi kajian ilmu viktimologi, ...
• Analisis Penyelesaian Prejudicial Geschil Yang Timbul Antara Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Wanprestasi (Studi Putusan Perdata Nomor 1075/Pdt.G/2019/Pn Sby Dan Putusan Pidana Nomor 2482/Pid.B/2020/Pn Sby) 

  Rambe, Aldi Munazri (2025-04-21)

  Perbedaan antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam menentukan apakah suatu perkara harus diselesaikan melalui jalur pidana atau perdata. Permasalahan ini ...
• PERKAWINAN SESAMA JENIS PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM THAILAND 

  Aisyah, Difa Fibra (UMSU, 2025-03-25)

  Penelitian ini bertujuan untuk membahas perbandingan hukum mengenai perkawinan sesama jenis di Indonesia dan Thailand, dengan fokus pada kebijakan hukum, implikasi sosial, dan dampak terhadap generasi. Penelitian ini ...
• PENGAMBILALIHAN TANAH WAKAF YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA 

  Gibran Syah, Muhammad Dafa (UMSU, 2025-04-23)

  Wakaf sendiri adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Wakaf berarti menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk dimnanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ...
• AKIBAT HUKUM FORCE MAJEURE TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN 

  HERNANDA, SESY LIA (umsu, 2025-04-17)

  Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya ...
• TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGADAAN GAS ALAM CAIR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 12/PID.SUS.TPK/2024/PN.JKT.PST) 

  SHAFIRA, NADITA DIAN (umsu, 2025-04-22)

  Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini bukan hanya korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana negara ...
• ANALISIS YURIDIS SIKAP TIDAK ACUH MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Dikelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara) 

  DITA, AMARA (umsu, 2025-04-23)

  Pemberantasan tindak pidana narkotika membutuhkan peran serta masyarakat, khususnya dalam melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Pada kenyataanya terdapat masyarakat yang tidak mau melaporkan dalam hal mengetahui ...
• ANALISIS HUKUM RUMAH SUSUN YANG DIDIRIKAN DI ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG BERASAL DARI TANAH HAK PENGELOLAAN 

  ANSARA, KIKY (umsu, 2025-04-17)

  Pembangunan sistem perumahan susun atau apartemen juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah-daerah yang berpenduduk padat dan luas tanah yang terbatas. Ketika ...
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SIBER PHISING DENGAN MENGGUNAKAN PLATFORM DIGITAL WHATSAPP 

  RAMADHAN, SURYA (umsu, 2025-04-22)

  Teknologi informasi semakin mempermudah para penggunanya baik dalam hal semua bidang, teknologi mendukung aktivitas manusia dengan keefesiensinnya memberikan dampak positif akan tetapi diiringi dengan banyaknya ...
• UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS KEBIJAKAN KRIMINAL (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN) 

  ANGGRAENI, NIKEN (umsu, 2025-04-21)

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pencurian yang meresahkan masyarakat di kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-fator terjadinya fenomena pencurian dengan modus operandi yang ...
• TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS PERALIHAN OBJEK JAMINAN SAAT TERJADI SUBROGASI 

  PANE, HALIMA (umsu, 2025-04-23)

  hukum perjanjian, prinsip tanggung jawab debitur merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan suatu perikatan. Tanggung jawab ini semakin kompleks ketika melibatkan objek jaminan yang ...
• IMPLIKASI HUKUM PERDATA TERHADAP KONTRAK KERJA YANG MENGANDUNG KLAUSULA MERUGIKAN PEKERJA 

  WARDAH, SALSA HASANAH (umsu, 2025-04-22)

  Dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja, kontrak kerja sering kali mengandung klausula yang dapat merugikan pekerja, baik dari segi hak maupun kewajibannya. Klausula yang merugikan ini dapat mencakup ...
• PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PEMBERIAN IZIN EKSPOR BENIH BENING LOBSTER YANG MENGAKIBATKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 942 K/PID.SUS/2022) 

  RANGKUTI, MUTIA ANGGI DEYUNA (umsu, 2025-04-22)

  Tindak Pidana Korupsi atau sering disebut dengan Tipikor termasuk ke dalam jenis Tindak Pidana Khusus yang merujuk pada kegiatan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh pejabat publik atau swasta dalam upaya ...
• Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan No. 4950 K/Pid.Sus/2023) 

  Basuni, Zakiyah An Nisa’ (UMSU, 2025-04-21)

  Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang masih menjadi tantangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Korporasi sering kali menjadi aktor ...
• Harmonisasian Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Program Pemerintahan Di Desa Pasar Lapan 

  SYAHPUTRI, LARRA (UMSU, 2025-04-23)

  Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerjasama ...

View more