PERAN IMIGRASI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan)

Abstract

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk extraordinary crime yang bersifat transnasional dan terorganisir, sehingga menuntut keterlibatan negara secara komprehensif dalam aspek pencegahan maupun penindakan. Indonesia sebagai negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang menghadapi tantangan serius karena faktor geografis, ekonomi, serta lemahnya sistem pengawasan perbatasan. Dalam konteks ini, Imigrasi memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam mengawasi lalu lintas orang lintas batas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi regulasi terkait peran Imigrasi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang, menelaah implementasi peran Imigrasi di lapangan melalui data empiris, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang ditempuh oleh petugas keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, sementara data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas regulasi serta praktik keimigrasian dalam pencegahan perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan hukum terkait peran Imigrasi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang telah memiliki dasar yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta berbagai peraturan pelaksana yang diperkuat dengan ratifikasi Protokol Palermo 2000. Implementasi di lapangan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, verifikasi biometrik, wawancara calon penumpang, serta koordinasi dengan instansi terkait. Akan tetapi, praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemanfaatan teknologi deteksi dini, serta paradigma penanganan korban yang belum sepenuhnya berbasis perlindungan. Peran Imigrasi dalam pencegahan perdagangan orang sudah memiliki legitimasi hukum yang jelas namun belum optimal secara implementatif. Solusi yang diperlukan adalah harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan dan teknologi pengawasan, peningkatan profesionalitas petugas, serta optimalisasi kerja sama antarinstansi maupun kerja sama internasional. Dengan demikian, Imigrasi dapat menjalankan perannya secara efektif sebagai benteng negara sekaligus pelindung warga dari praktik perdagangan orang.