Sarana pinjam meminjam hanya melalui langsung kepada perbankan atau antar manusia, namun sejalan dengan perkembangan zaman proses pinjam meminjam juga dapat dilaksanakan melalui teknologi informasi. Adapun syarat ...

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang masuk kedalam ranah perdata, setiap manusia menginginkan dan mendambakan perkawinan dan perkawinan yang didambakan adalah perkawinan yang kekal dan bahagia serta untuk menghasilkan ...

PT. Bank Tabungan Negara (selanjutnya disebut PT. BTN) adalah salah satu bank pemerintah yang menyediakan KPR bagi masyarakat Indonesia. KPR tersebut mencakup kredit konsumsi kepemilikan rumah tinggal dengan tipe bangunan ...

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Pemberian wasiat kepada ahli waris harus memenuhi syarat yang disebutkan ...

Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan ...

Keterlambatan dalam penerbitan iklan di media cetak yang telah diperjanjikan oleh UKM-LPM Teropong UMSU dengan pihak Pemasang Iklan tentu saja menimbulkan suatu kerugian bagi pihak pemasang iklan. Selain menimbulkan ...

Salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris adalah pembahasan tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penyebab seseorang berhak menerima harta warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan ...

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) menjadi asalah satu pedoman dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, namun dalam pelaksanaanya kerap ditemukan beberapa pelanggaran administratif yang dilakukan ...

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa sejak 1 Januari 2017, pengelolaan Jembatan Timbang beralih ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Adanya perubahan ...

Aset kripto sebagai komoditi yang tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 503 KUH Perdata. Di samping itu, aset kripto mempunyai nilai ekonomis dan dapat ...