http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11 Fakultas Hukum Fri, 24 Apr 2026 18:40:10 GMT 2026-04-24T18:40:10Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30507 Title: ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DI SUMATERA UTARA Authors: Nasution, Khairul Abdi Abstract: Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan wujud pengakuan terhadap keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menganalisis perkembangan regulasi dari UU No. 22 Tahun 1999 hingga UU No. 23 Tahun 2014, efektivitas pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan dampak kebijakan terhadap pembangunan daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Sehingga dapat memberikan gambaran dan pemahaman dari penelitian terkait dengan dampak dan efektivitas kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Sumatera Utara Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah di Sumatera Utara telah menciptakan dinamika pemerintahan yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan ini berhasil mendorong pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan Kawasan Strategis Nasional Danau Toba. Namun di sisi lain, muncul tantangan struktural berupa ketimpangan fiskal antar daerah, dimana 68% APBD kabupaten/kota masih bergantung pada transfer pusat, serta disparitas kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Penelitian ini juga mengungkap bahwa model pembagian kewenangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 belum sepenuhnya efektif mengatasi tumpang tindih kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 GMT http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30507 2026-02-27T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30506 Title: LEGAL LIABILITY FOR THE UNAUTHORIZED WITHDRAWAL OF FUNDS BY PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (MEKAAR) Authors: Yamasya, Ressa Abstract: The official consent stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) involves an agreement between authorized parties and fulfills the legal requirements for a valid contract. This includes mutual consent between the parties, the legal capacity to bind themselves, a specific subject matter, and a lawful cause. The purpose of this study is to examine the civil law regulations governing employees of PT Permodalan Nasional Madani (Mekaar) in relation to the unauthorized withdrawal of customer funds, as well as to analyze the legal protection provided by the company to affected customers. This research concludes that there have been instances of misconduct by certain employees, such as forgery of signatures and manipulation of documents, to obtain funds without the customer’s explicit consent—actions that result in both legal and financial losses for customers. In the context of civil law, such actions may render the related agreements null and void and give rise to civil liability for both the employee and the company. The legal protection provided by the company includes internal supervision mechanisms, issuance of warnings, mediation, compensation, and dispute resolution efforts through deliberation or court proceedings. Mon, 06 Apr 2026 00:00:00 GMT http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30506 2026-04-06T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30505 Title: ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) ANTARA GRAB ELECTRIC DAN MITRA GRABBIKE (STUDI DI KOTA MEDAN) Authors: MUHAMMAD, FARIZ AKBAR Abstract: Pengaruh dari globalisasi melahirkan inovasi dalam teknologi, salah satunya perkembangan transportasi online. Grab adalah sebuah perusahaan transportasi online menyediakan jasa transportasi online yang dikenal dengan GrabBike yang mana layanan tersebut menyewakan motor listrik (Viar Q1) untuk mitra GrabBike yang memerlukan perjanjian. Untuk menyewa motor listrik tersebut diperlukannya perjanjian. Grab menerapkan perjanjian baku sebagai dasar bentuk perjanjian kerjasama diantara perusahaan Grab dengan mitra GrabBike. Namun ketidakseimbangan yang ada pada perjanjian baku dalam perjanjian penggunaan menimbulkan perlindungan sepihak atas hak pihak yang menyewakan daripada pihak penyewa, sehingga lebih berpotensi kerugian yang ditanggung oleh pihak penyewa. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis dengan menerapkan teknik analisis kualitatif yang akan diuraikan beserta dianalisis memakai metode deskriptif. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) menekankan pada pengkajian kesesuaian dasar-dasar hukum serta mengkaji putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan masalah hukum serta menggunakan pendekatan dengan sifat penggabungan antara pendekatan hukum (yuridis) dengan pendekatan terhadap masyarakat (sosiologis). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa bentuk hukum perjanjian sepeda motor listrik antara Grab Electric dan mitra GrabBike di Kota Medan berupa kontrak baku yang berbentuk elektronik, tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan mitra GrabBike adalah penarikan sepeda motor listrik serta uang deposit yang hangus, dan perlindungan hukum terhadap mitra GraBike dalam perjanjian sepeda motor listrik, yakni mitra GrabBike dapat menuntut ganti rugi kepada pihak Grab Electric jika hak-haknya tidak dipenuhi dan walaupun menggunakan perjanjian baku Grab Electr. Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 GMT http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30505 2026-04-02T00:00:00Z http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30504 Title: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENETAPAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Authors: DARA, NURAINI Abstract: Kepailitan merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara kolektif dan teratur ketika debitor tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditur. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) hadir sebagai dasar hukum utama yang mengatur mekanisme penetapan pailit, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan di Pengadilan Niaga, hingga penyelesaian dan pemberesan harta pailit. Namun dalam praktik, mekanisme penetapan pailit sering menimbulkan berbagai persoalan yuridis, khususnya terkait penerapan asas pembuktian sederhana, perlindungan hak debitor dan kreditur, serta kepastian hukum dalam proses kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan (statute approach). Sumber data meliputi data kewahyuan yang bersumber dari Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 280) dan Hadits Riwayat Bukhari- Muslim tentang larangan menunda pembayaran bagi yang mampu, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penyimpulan deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan merupakan konsekuensi hukum yang timbul karena terpenuhinya syarat yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu adanya lebih dari satu kreditor dan utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar, tanpa mensyaratkan pembuktian insolvency secara menyeluruh. Kepailitan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor non-yuridis seperti kondisi ekonomi debitor, lemahnya manajemen dan tata kelola perusahaan, ketidaktertiban administrasi, serta adanya itikad tidak baik. Prosedur pengajuan pailit dalam UU KPKPU dirancang sebagai mekanisme peradilan khusus yang berasaskan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dengan penerapan prinsip pembuktian sederhana serta akibat hukum putusan yang bersifat serta-merta melalui pengangkatan kurator dan hakim pengawas. Adapun mekanisme penyelesaian kepailitan di Pengadilan Niaga dilaksanakan melalui tahapan beracara yang terstruktur, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan perkara, hingga putusan pailit, serta dilanjutkan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, dan dimungkinkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 GMT http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30504 2026-04-10T00:00:00Z