Fakultas Hukum http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11 2026-05-15T03:13:48Z 2026-05-15T03:13:48Z Muahammad, Fahri Mehra http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30925 2026-05-13T03:04:44Z 2026-04-09T00:00:00Z

Title: PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Authors: Muahammad, Fahri Mehra Abstract: Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembentukan produk hukum daerah merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara. Namun demikian, dalam praktik legislasi daerah masih ditemukan produk hukum yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip HAM, baik dari aspek prosedural maupun substansi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pemenuhan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah, mengidentifikasi kendala normatif dan institusional yang menghambat integrasi HAM, serta mengkaji upaya pengharmonisasian produk hukum daerah agar sesuai dengan parameter HAM. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta peraturan terkait pengarusutamaan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif instrumen hukum telah mengatur kewajiban integrasi prinsip HAM dalam pembentukan produk hukum daerah, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman pembentuk regulasi, lemahnya partisipasi publik, keterbatasan mekanisme pengawasan, serta disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur daerah, serta optimalisasi peran lembaga pembina dan pengawas guna mewujudkan produk hukum daerah yang berperspektif HAM, tidak diskriminatif dan berkeadilan.

2026-04-09T00:00:00Z Ester, Yuspita Sarah http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30918 2026-05-13T02:24:25Z 2026-04-18T00:00:00Z

Title: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONSULTAN PAJAK YANG MELAKUKAN SUAP KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/TPK/2022/PN JKT.PST) Authors: Ester, Yuspita Sarah Abstract: Tindak pidana suap merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk mempengaruhi kewenangan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Dalam praktik perpajakan, tindakan ini dapat melibatkan konsultan pajak yang seharusnya berperan sebagai tenaga profesional dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, dalam kenyataannya, terdapat konsultan pajak yang justru terlibat dalam praktik suap kepada aparat Direktorat Jenderal Pajak guna memperoleh keuntungan tertentu, sehingga menimbulkan permasalahan hukum serta merusak integritas sistem perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari konsultan pajak melakukan tindak pidana suap, menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2022/PN Jkt.Pst. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong konsultan pajak melakukan suap terdiri dari faktor internal, yaitu motif ekonomi, tekanan dari klien, dan rendahnya integritas, serta faktor eksternal berupa lemahnya pengawasan, budaya birokrasi yang membuka relasi informal, dan adanya celah dalam sistem self assessment. Pertanggungjawaban pidana terhadap konsultan pajak didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan yang dikaji, hakim mempertimbangkan aspek perbuatan, kesalahan, serta dampak perbuatan terhadap sistem perpajakan dalam menjatuhkan putusan.

2026-04-18T00:00:00Z ALYA, AULIA NASUTION http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30916 2026-05-13T02:15:14Z 2026-04-18T00:00:00Z

Title: KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2642 K/PID/2006 TENTANG PENGUASAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH Authors: ALYA, AULIA NASUTION Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Jaksa Agung dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 tentang penguasaan kawasan hutan secara tidak sah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kendala yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan tersebut serta dampaknya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa Agung dalam pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan atributif yang memiliki dasar hukum kuat, khususnya dalam Pasal 270 KUHAP yang menempatkan jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktik pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 masih ditemukan berbagai kendala, baik struktural, administratif, maupun koordinatif, khususnya dalam eksekusi objek kawasan hutan, yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan. Kondisi ini berdampak pada terganggunya prinsip kepastian hukum dan supremasi hukum, sehingga diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif guna memastikan pelaksanaan putusan berjalan optimal sesuai prinsip negara hukum.

2026-04-18T00:00:00Z PITRI, WULANDARI http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30915 2026-05-13T02:12:05Z 2026-04-18T00:00:00Z

Title: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG BATAS USIA CALONB KEPALA DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA Authors: PITRI, WULANDARI Abstract: The Regulation Of The Minimum Age Requirement For Regional Head Candidates Has Become A Significant Constitutional Issue In Indonesia Following Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024. The Debate Surrounding This Decision Concerns The Extent To Which Age Limitations Constitute A Legitimate Regulatory Measure Or An Unconstitutional Restriction On Political Rights As Guaranteed Under The 1945 Constitution. This Study Aims To Analyze The Legal Reasoning Of The Mahkamah Konstitusi In The Decision, To Assess The Constitutional Compatibility Of The Age Requirement Under The Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, And To Examine Its Implications For Local Democratic Processes, Particularly In Relation To Leadership Regeneration And Political Participation. This Research Employs A Normative Legal Method Using Statutory, Case, And Conceptual Approaches. Primary Legal Materials Include Constitutional Provisions, Relevant Electoral Laws, And Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024, While Secondary Materials Consist Of Scholarly Literature And Prior Studies On Political Rights And Democratic Theory. The Analysis Is Conducted Through Qualitative Prescriptive Interpretation By Applying Constitutional Principles Such As Equality Before The Law, Proportionality, Legal Certainty, And Popular Sovereignty. The Findings Indicate That The Constitutional Court Grounded Its Reasoning In The Doctrine Of Open Legal Policy, Affirming That The Determination Of Age Requirements Falls Within Legislative Authority As Long As It Does Not Contradict Explicit Constitutional Norms. The Age Limitation Is Considered Constitutionally Valid Because It Is Based On Objective And Rational Criteria And Serves The Legitimate Aim Of Ensuring Leadership Maturity And Institutional Stability. Furthermore, The Decision Has Broader Implications For Indonesia’s Local Democracy By Structuring Leadership Regeneration, Influencing Political Party Recruitment Mechanisms, And Reinforcing Legal Certainty In Electoral Governance While Maintaining Democratic Inclusiveness Within Constitutional Boundaries.

2026-04-18T00:00:00Z