Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah tempat-tempat prostitusi di kota medan khususnya di desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli sehingga sangat meresahkan masyarakat. Masyarakat khawatir dengan ...

Tindak pidana memasuki kawasan taman nasional dengan membawa alat tanpa izin adalah satu perbuatan yang diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. ...

Pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah memiliki perbedaan dengan perjanjian asuransi jiwa konvensional. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasional sesuai ...

Tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu tidak pidana yang saat ini sangat mengharukan. Tindak pidana ini sangat merugikan negara ataupun daerah terkhususnya Kota Tanjung Balai. Sebagai aparat negara yang menjalankan ...

Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak bank dengan pihak debitur dalam prakteknya kadangkala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Perjanjian kredit tersebut dapat menimbulkan masalah yang tidak ...

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 80- 83 mengatur tentang sebuah Lisensi. Pasal 83 ayat (3) menyatakan bahawa jika suatu Lisensi dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, maka ...

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 bertujuan untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP, Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan suatu Peraturan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung untuk menyesuaikan nilai ...

Kekerasan sering terjadi terhadap perempuan sangat rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan perempuan yang kurang menguntungkan. Perempuan rawan (women at risk) merupakan perempuan yang mempunyai resiko besar mengalami ...

Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia, perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi hiduap dan kehidupan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbangnya ...

Penyelesaian sengketa pajak yang adil, diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ...