Perdagangan pakaian bekas impor di Kota Medan Provinsi Sumatera
Utara, saat ini banyak diperjual belikan. Hal ini tentunya mengundang
permasalahan dalam konteks pelanggaran hokum dan membutuhkan langkahlangkah hukum untuk ...
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi
batasan umur perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi
perempuan. Apabila ada pihak yang belum memenuhi batas umur yang telah
ditentukan oleh ...
Kasus asusila ini terus mengalami peningkatan, korbanya bukan hanya
dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak
bahkan balita, berita tentang asusila ini dapat kita lihat dari media cetak ...
Badan pemeriksa keuangan adalah lembaga negara yang bebas mandiri
dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam
menjalankan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Dengan
kata ...
Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap
masyarakat didunia ini, kejahatan dalam keberadaannya sangat meresahkan
terutama kejahatan pungutan liar yang semakin marak dipelabuhan, kejahatan
pungutan ...
Hubungan kerja adalah hubungan anatara perusahaan dengan pekerja
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan
perintah. Perjanjian kerja hanya dilakukan oleh dua belah pihak yakni perusahaan
atau ...
Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu
narkoba sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkoba di kota
Medan. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkotika ...
Proses penyidikan merupakan suatu tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat
hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana termasuk tindak pidana penyelundupan
pakaian bekas yang telah dilarang dan diancam dengan pidan ...
Permasalahan penyerobotan tanah bukan merupakan suatu hal yang baru
di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat
diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih ...
Kerugian negara dan tuntutan ganti kerugian merupakan substansi dalam hukum
keuangan negara yang melibatkan pihak pengelola keuangan negara dengan pihak berwenang
melakukan tuntutan ganti kerugian. Ketika salah satu pihak ...
Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam
kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat
diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam
meminjam ...
Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang harus dibayar oleh wajib
pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah. Apabila Pajak Restoran yang terutang
tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka Dinas Pendapatan ...
Salah satu surat berharga yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah cek.
Cek adalah salah satu sarana penarikan dari simpanan giro penyimpanan. Cek adalah
suatu perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang ...
Bekerja harus dilakukan secara teratur agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
dan agar tidak terjadi perselisahan dengan orang lain maupun masyarakat. Dalam melaksanakan
pekerjaan, manusia harus dapat menghindarkan ...
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus
diperhatikan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang No.
12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal
96 ...
Sistim gadai yaitu penyerahan barang bergerak sebagai jaminan kepada pegadaian, yang
senilai dengan atau lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Apabila pada waktu yang telah ditentukan
(jatuh tempo) barang jaminan dapat ...
Hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang
memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di
jagad raya ini. Sebab di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup, baik
besar, ...
Permasalahan keolahragaan baik tingkat nasional maupun daerah
semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya
pemerintah ...
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Merek menyatakan permohonan
harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah ...