PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI DI POLRES ASAHAN)

Abstract

Kasus kecelakaan dapat menjadi perhatian publik misalnya kasus yang melibatkan Abdul Qodir Jaelani beberapa tahun lalu menyita perhatian publik. Abdul Qadir yang masih berusia 13 tahun saat kecelakaan tersebut, mengendarai kendaraan bermotor padahal tidak memiliki SIM. Kecelakaan tersebut mengakibatkan meninggalnya 7 orang dan beberapa lagi mengalami luka-luka. Putusan hakim yang tidak menghukum Abdul Qodir Jaelani dengan pidana penjara, mengecewakan banyak pihak. Padahal hakim telah memutuskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Polres Asahan di dalam penerapan ketentuan pidana bagi anak pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain sebagian besar kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang melibatkan anak sebagai pelakunya, oleh hakim diputuskan melalui restorative justice melalui diversi. Putusan lain yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana percobaan bagi anak pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain adalah melalui diversi. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain adalah bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yangtidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini Berdasarkan ketentuan UU No 11 Tahun 2012 dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakasanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan