PERAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMATERA UTARA DALAM MENCIPTAKAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK

Abstract

Tuntutan masyarakat untuk terciptanya tata kelola pemerintahan terutama pada sektor pelayanan publik yang dilandasi good governace dan clean governance mengharuskan institusi Polri sebagai sub sistem di bidang pelayanan publik ditutut untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas secara profesional dan akuntabel. Polri khususnya yang melaksanakan fungsi di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) telah berusaha keras memperbaiki diri dengan mengambil langkah-langkah reformasi menuju Polri yang bermoral, profesional, modern dan mandiri melaui e-governance pada sektor pelayanan publik. Penerapan quality management system sudah dilakukan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dengan berbagai penyelarasan strategis dalam manajemen layanan publik yang ditranslasikan ke dalam kriteria seperti keunggulan kompetitif, ketepatan waktu pemenuhan layanan, kepuasan masyarakat, produktivitas tenaga kerja dan profitabilitas. Permasalahan yang dirumuskan yakni: Pertama, peran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dalam menciptakan akuntabilitas pelayanan publik. Kedua, hambatan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dalam menciptakan akuntabilitas pelayanan publik. Ketiga, upaya dalam menciptakan akuntabilitas pelayanan publik oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ditemukan sebagai berikut: Pertama, Regident Lantas merupakan salah satu fungsi kepolisian di bidang lalu lintas yang memiliki tugas pokok memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan administrasi kendaraan bermotor, yaitu penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK, STCK), penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Pembinaan Materiil (SIM, STNK, BPKB dan TNKB). Kedua, Dit Lantas Polda Sumut berupaya meningkatkan sistem pelayanan dengan pemanfatan tekhnologi informasi di dalam pengakurasian data kendaraan bermotor khususnya penggunaan sistem komputerisasi dalam penerbitan STNK dan BPKB guna efesiensi waktu pelayanan dan pemangkasan birokrasi. Ketiga, peningkatkan mutu layanan melalui komputerisasi yang dilakukan saat ini di Ditlantas Polda Sumatera Utara untuk menciptakan akuntabilitas pelayanan publik memiliki beberapa keunggulan antara lain: Pertama, pada awalnya penerbitan BPKB dengan system manual membutuhkan personel sebanyak 23 orang, sedangkan setelah dilaksanakannya system komputerisasi untuk penerbitan BPKB personil yang dibutuhkan hanya 7 orang, jadi perbandingan personel system manual dengan system ii komputerisasi adalah 16 orang (-69%). Kedua, waktu untuk memproduksi penerbitan BPKB dengan system amanual membutuhkan waktu 15 menit per orang/ hari, sedangkan waktu untuk memproduksi penerbitan BPKB dengan system komputerisasi hanya membutuhkan waktu 1 menit per orang/hari, jadi perbandingan waktu antara system manual dengan system komputerisasi adalah 14 menit (-93 %). 3). Produksi BPKB rata-rata perharinya pada penerbitan BPKB dengan system manual sebanyak 644 BPKB/ hari, sedangkan produksi BPKB untuk penerbitan BPKB dengan system manual dengan system komputerisasi adalah sebanyak 2.296 (+ 356 %).