ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 73/Pid.Pra/2018/PN.Mdn)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aturan hukum praperadilan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014, untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 atas penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka sesuai putusan No: 73/Pid.Pra/2018/PN.Mdn. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode studi kepustakaan (Library Research), yakni melakukan penelitian untuk memperoleh data primer yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber referensi utama lainnya, dan data sekunder adalah bacaan-bacaan tambahan seperti internet dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Disamping itu dilakukan juga penelitian lapangan (Field Research), dengan cara melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang praperadilan telah diatur didalam KUHAP yaitu hanya sebatas memeriksa sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi, Kemudian wewenang praperadilan diperluas lagi melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, mencakup pengujian sah tidaknya penetapan Tersangka, Penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Sehingga Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan praperadilan harus berdasarkan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap hak-hak konstitusional warga Negara, semakin memberikan hak yang luas bagi warga yang ditetapkan status tersangka untuk memperjuangkan kepentingannya dan juga memberi hak untuk membela diri dari kemungkinan kesalahan proses hukum pada tahap penyidikan. ber implikasi terhadap proses penegakan hukum karena meningkatkan kehatihatian aparat penegak hukum/ penyidik untuk tidak melakukan kesewenangwenangan dalam menetapkan status tersangka, penggeledahan maupun penyitaan sehingga tidak ada hak warga Negara yang terampas. Implikasi terhadap sistem ketatanegaraan karena kewenangan MK makin dimaknai secara luas, tidak hanya sebatas menguji UU terhadap UUD 1945, akan tetapi MK dapat membentuk norma baru untuk memperluas cakupan Undang-undang. Dasar pertimbangan hakim praperadilan mengabulkan permohonan pemohon sebahagian dalam putusan perkara No. 73/Pid.Pra/2018/Pn.Mdn., adalah karena penetapan tersangka dilakukan lebih dahulu dari surat perintah penyidikan tersangka, sehingga penetapan tersangka dalam perkara tersebut adalah tidak sah karena cacat prosedur. Dengan putusan praperadilan tersebut maka hak pemohon untuk segera dibebaskan dan memperoleh hak ganti rugi atau rehabilitasi. Namun putusan praperadilan tersebut tidak dipatuhi oleh termohon dan pengadilan karena sidang pemeriksaan pokok perkaranya tetap dilanjutkan di pengadilan negeri medan dengan No. perkara 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, yang putusannya menghukum terdakwa dengan penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah). Dengan demikian terjadi kesenjangan dua putusan terhadap pemohon oleh Pengadilan Negeri Medan, Sehingga putusan praperadilan tersebut tidak berfungsi memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pemohon.