PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PENGGUNAAN BELANJA DESA YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKAN (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Korupsi di Indonesia seperti sudah menjadi tradisi atau budaya, perbuatan korupsi tidak lagi hanya dilakukan oleh para pejabat eksekutif, yudikatif, legeslatif tetapi sudah sampai ke tingkat terendah yaitu kepala desa. Setiap tahun kasus kepala desa yang tertangkap melakukan tindak pidana korupsi belanja desa di Provinsi Sumetera Utara yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan semakin meningkat dengan hukuman yang diterima berbeda-beda. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terkait Penggunaan Belanja Desa Yang Tidak Sesuai Peruntukan (Studi Pada PengadilanNegeri Medan)” Berdasarkan latar belakang diatas terdapat indentifikasi permasalahan yaitu Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi belanja desa di Pengadilan Negeri Medan, Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kepada pelaku tindak pidana korupsi dan Bagaimana mekanisme terjadinya disparitas dalam putusan hakim dalam penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3. Penelitan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji kaida-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan, mempelajari dan menelaah melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Undang-undang Dasar 1945, UU No 31 Tahun 1999 Juncto UU No 20 Tahun 2001, serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi belanja desa di Pengadilan Negeri Medan masih berbeda-beda dan cenderung ada ketidaksesuian pandangan antara sesama Hakim itu sendiri dalam menerapkan pasal dan hukuman yang dijatuhkan. Hal ini disebabkan kewenangan yang diberikan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara sangat luas, sehingga seringkali terjadi disparitas pidana yang mencolok, berakibat penegakan hukumnya belum memenuhi tercapainya rasa keadilan. Untuk mengurangi terjadinya disparitas dalam penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001, hakim dapat mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan putusan hakim terdahulu yang telah dijadikan sebagai Yurisprudensi.