UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT

Abstract

Pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit sering dilakukan oleh korporasi atau badan hukum. Meskipun UU PPLH telah mengatur tentang bentuk-bentuk sanksi hukum bagi korporasi, namun nyatanya pencemaran lingkungan yang dilakukan tetap saja terjadi. Sanksi hukum bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan antara lain penjara, denda dan pidana tambahan, namun upaya penegakan hukumnya masih saja tidak efektif dalam praktiknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) kebijakan hukum pidana terkait dengan korporasi yang terlibat dalam pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit; 2) pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit; 3) upaya yang dapat dilakukan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit di masa depan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder, dengan alat pengumpul data adalah studi dokumen (library research). Untuk menganalisis data penelitian ini digunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan hukum pidana terkait dengan korporasi yang terlibat pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit masih mengandalkan pemenjaraan sebagai hukuman bagi korporasi dan pengurusnya, meskipun ada juga pidana denda yang diterakan dalam UUPPLH. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit terletak pada asas kesalahan yang menjadi pijakan teoritik sistem pertanggungjawaban pidana sesuai dengan rumusan delik dalam ketentuan Pasal 98 hingga Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bahwa upaya yang dapat dilakukan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit di masa depan adalah dengan menerapkan sistem Deffered Prosecution Agreements (DPA), dapat berupa pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya, pembayaran denda, penunjukan auditor independent sebagai pengawas korporasi dalam jangka waktu tertentu, pemecatan pegawai tertentu, serta pelaksanaan program pemenuhan kepatuhan korporasi.