Research Repository

PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNATIONAL CRIME OLEH DITPOLAIR POLDA SUMUT DI WILAYAH SELAT MALAKA

Show simple item record

dc.contributor.author WIJAYA SIAHAAN, ERWIN
dc.date.accessioned 2022-01-19T07:17:14Z
dc.date.available 2022-01-19T07:17:14Z
dc.date.issued 2021-10-02
dc.identifier.uri http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17398
dc.description.abstract Perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis mengakibatkan upaya penegakkan hukum kedaulatan dan keamanan di laut terutama di wilayah selat malaka dari waktu kewaktu senantiasa dihadapkan kepada tantangan yang cukup kompleks. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan konstelasi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan dua per tiga wilayahnya terdiri atas laut, posisinya yang strategis dan kandungan sumber daya laut yang potensial. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yakni: Pertama, formulasi kebijakan hukum terhadap kejahatan transnational crime. Kedua, penanggulangan kejahatan transnational crime di wilayah selat malaka oleh Ditpolair Polda Sumut. Ketiga, hambatan dalam penanggulangan kejahatan transnational crime di wilayah selat malaka oleh Ditpolair Polda Sumut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Formulasi kebijakan hukum tentunya harus terlebih dahulu dimulai dengan melihat perbuatan sebagai tindak pidana dengan membuat peraturan pidana yang berisikan sanksi bagi pelaku kejahatan (kriminalisasi). Kriminalisasi terhadap tindak pidana transnational crime yang terjadi di wilayah perairan selat malaka dapat dilihat dalam ketentuan yang termuat di dalam peraturan perundang undangan dengan pengelompokan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Ketentuan pidana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada hakekatnya untuk tercitanya suatu kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum. Kebijakan hukum penanggulangan transnational crime berdasarkan lingkungan strategik Selat Malaka dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain geografi, demografi dan sumber daya alam. Wilayah-wilayah perbatasan di selat malaka yang kurang diawasi terutama wilayah perairan menimbulkan kerawanan terhadap terjadinya pencurian sumber daya alam seperti pencurian ikan (illegal fishing). Selain itu di beberapa wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang hanya dibatasi dengan wilayah hutan menimbulkan juga kerawanan terhadap terjadinya penebangan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh warga negara asing. en_US
dc.subject Penanggulangan Kejahatan Transnational Crime en_US
dc.subject Ditpolair Polda Sumut en_US
dc.subject Selat Malaka en_US
dc.title PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNATIONAL CRIME OLEH DITPOLAIR POLDA SUMUT DI WILAYAH SELAT MALAKA en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account