• TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI YANG TERJADI PADA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ( STUDI DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN) 

  Fadli Prawiro, Muhammad (2024-03-05)

  Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran ...
• PENERAPAN HUKUM ACARA PENUNTUTAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG 

  LOLY EVA, NIRMAWATI SIMANJUNTAK (2023-03-30)

  Upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya yaitu di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-hak anak, salah satunya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan ...
• PERSPEKTIF PENDEKATAN KEADILAN RESTORASI DAN HUKUM PIDANA ADAT MINANGKABAU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN PARIAMAN 

  ADAMSYAH (2022-09-24)

  Salah satu jenis tindak pidana yang dikenal dalam KUHP ialah jenis tindak pidana ringan, hal ini berlaku dan diakui oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Khusus terhadap kasus tindak pidana ringan, berdasarkan ...
• PERAN KEJAKSAAN TINGGI DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI SUMATERAUTARA 

  MAWADDAH, NURUL (2023-09-23)

  Salah satu penyebab terjadi kerugian keuangan negara adalah akibat dari perbuatan korupsi yang saat ini sudah menjadi permasalahan klasik di Indonesia bahkan terjadi secara massal dan sudah bersifat sistimatik, sehingga ...
• KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU) 

  WIDYA NINGSIH, RETNO ADE (2023-08-24)

  Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil, namun pada kenyataannya masih ada Polisi Pamong Praja yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil melainkan sebagai tenaga harian lepas. Hal ini ...
• ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 

  SIMANJUNTAK, DANIEL (2023-09-23)

  Korupsi sebagai extra ordinary crime karena akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini merugikan secara tidak langsung kepada masyarakat luas. Korupsi seringkali dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang ...
• PENJATUHAN HUKUMAN CAMBUK TERHADAP NON MUSLIM PELAKU JARIMAH DI ACEH (STUDI PUTUSAN NO. 001/JN/2016/MS.TKN) 

  SARIFUDDIN (2017)
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN VIDEO YANG MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 176 Pid.Sus/2019/PN.Sbg) 

  SYUKRIATY KALOKO, ROHNA (2023-01-04)

  Menjadi persoalan utama tentang unsur-unsur pidana dalam pengenaan sanksi pidana kepada pelaku penyebaran video yang memuat pencemaran nama baik melalui media sosial. Hal ini karena dalam pasal tindak pidan pencemaran ...
• OPTIMALISASI PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG 

  EVAWATI SIMBOLON, ERTHY PUSPA (2023-08-24)

  Pada proses pidana di Indonesia, narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan diberikan beberapa hak sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang ...
• SISTEM PIDANA TERPADU UNTUK PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Study Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang) 

  INDAH BR GINTING, YUSPITA (2023-08)

  Penegakan hukum pidana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu integrated criminal justice system diperlukan adanya sinkrionisasi secara menyeluruh. Dari kacamata manajemen peradilan, secara integrative dapat ...
• UPAYA PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:504/Pid.B/2020/PN.SRH) 

  HERYANTO SAGALA, LAMHOT (2023-05-16)

  Banyaknya terjadi tindak pidana pencurian di tengah-tengah masyarakat Indonesia maka membuat rasa cemas dan takut akan kehilangan harta benda yang dimiliki, oleh karena nya upaya penegakkan hukum oleh Lembaga Kejaksaan ...
• PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA (STUDI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI) 

  NAYER PARNINGOTAN, RICHARD (2023-04-10)

  Banyaknya kasus narkotika yang berhasil diungkap oleh para penegak hukum, hingga para pengedar narkotika tersebut telah divonis penjara bahkan ada yang diberi hukuman mati. Maka menjadi tugas bagi para penegak hukum ...
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN YANG MENGAKIBATKAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 85/PID. SUS-TPK/2018/PN MDN) 

  HASIBUAN, ARDIANSYAH (2023-05-16)

  Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalah gunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan ...
• UPAYA PENERAPAN DIVERSI OLEH JAKSA TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI DI KEJARI SERDANG BEDAGAI) 

  WIRAWAN SITINJAK, DICKY (2023-04-10)

  Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak merupakan masalah yang serius bagi Pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia, dimana anak sebagai pelakunya. Maka sepatutnya anak merupakan bagian ...
• PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI) 

  OKTANIEL GIRSANG, COSMAN (2023-05-16)

  Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), mengatur terkait dengan penyelesaian perkara anak dengan mengedepankan asas restorative justice, dalam ...
• ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020 (STUDI PUTUSAN NOMOR: 96/Pid.Sus-TPK/202I /PN.Mdn) 

  MANGASI SITOHANG, TUMPAK (2023-04-10)

  Pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD Kabupaten berdasarkan Permendagri No:41 Thn 2020 tentang Perubahan atas Permendagri No:54 Thn 2019, Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, ...
• ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO SEBAGAI KOMODITAS PERDAGANGAN BERJANGKA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

  SONGTINUS (2023-05)

  Perkembangan mata uang yang awalnya adalah mata uang logam dan kertas, kini telah berkembang menjadi sistem paperless atau tidak lagi menggunakan kertas sebagai basis sistemnya. Salah satunya adalah mata uang virtual ...
• PENERAPAN HUKUM INVESTASI BERASASKAN WAWASAN LINGKUNGAN DI KAWASAN INDUSTRI MODERN (KIM) MEDAN 

  NURSIDIQ, MUHAMMAD (2022-10-06)

  Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta ...
• ANALISIS YURIDIS PERBUATAN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:161/PId.B/2022/SRH) 

  PUTRA SILABAN, ERWIN ADE (2023-05-16)

  Pemerintah telah mengambil langkah dan upaya untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, dan pada akhirnya melarang dengan keras tindakan perjudian di seluruh ...
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara) 

  HORAS, RIKARDO (2023-05-26)

  Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berbicara ...

View more