Akibat Hukum Itsbat Nikah Poligami Yang Dilakukan Oleh Pegawai Sipil (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)

Abstract

Hal yang melatarbelakangi harus dilakukannya penelitian ini dikarenakan pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr terjadi perkawinan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mana oleh Pengadilan Agama Bima atas itsbat nikahnya ditolak karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun ketika melakukan banding di Pengadilan Tinggi Mataram, permohonan untuk melakukan itsbat nikah dikabulkan oleh hakim. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji status hukum disahkannya itsbat nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, akibat hukum disahkannya itsbat nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, serta analisis dari hasil putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang melukiskan suatu peristiwa untuk mengambil suatu kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian yuridis nomatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dari kesimpulan yang didapatkan adalah status hukum disahkannya itsbat nikah yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yaitu pertama, pernikahan tersebut mendapat perlindungan hukum. kedua, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. Akibat hukum disahkannya itsbat nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah suami akan sulit untuk berlaku adil kepada istriistrinya, akan menimbulkan ketidakharmonisan serta dapat mengakibatkan berkurangnya kinerja pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Analisis Hukum Itsbat Nikah Poligami Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 93/Pdt.G/2014/PTA.Mtr ialah melalui pendekatan konseptual yang peneliti pergunakan yaitu pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jelas secara tegas mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.